Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menggunakan, program pembangunan 3 juta rumah tidak hanya bertujuan menyediakan hunian, tetapi juga berpotensi menjadi mesin pertumbuhan signifikan bagi ekosistem UMKM di Indonesia.
Dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) Peluncuran Program Pemberdayaan UMKM Ekosistem Perumahan di Perumahan Griya Srimahi Indah, Kabupaten Bekasi, Rabu, Maman menekankan, program ini akan menghidupkan berbagai sektor, terutama UMKM.
“Developer bergerak, supplier bahan bangunan ikut hidup, dan di sekitar perumahan akan tumbuh usaha mikro seperti warung, pedagang makanan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan,” katanya dalam keterangan pers kementerian.
Menurut data dari Sistem Informasi Data Tunggal tahun 2024, terdapat sekitar 104 ribu UMKM yang sudah terlibat dalam ekosistem pembangunan perumahan.
Baca juga: Menteri PKP nilai perlu adanya pemutakhiran data perumahan
Dari jumlah tersebut, 35 ribu UMKM bergerak di bidang jasa konstruksi, sementara hampir 70 ribu lainnya adalah penyedia material bahan bangunan.
Untuk menyukseskan program ini, pemerintah telah mengalokasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp130 triliun.
Dia menjelaskan, pembiayaan ini diberikan dengan bunga subsidi sekitar lima persen, sehingga memudahkan para pengusaha UMKM di sektor perumahan untuk mengakses modal.
Ia menyatakan, Kementerian UMKM berkomitmen memastikan sebanyak mungkin pelaku UMKM terlibat dalam rantai nilai program ini.
Baca juga: Menteri PKP siap cari terobosan agar Program 3 Juta Rumah berjalan
Keterlibatan ini mencakup berbagai skala, mulai dari developer menengah, supplier material, hingga pengusaha mikro yang nantinya akan menghidupkan kawasan perumahan baru.
Ia optimistis jika program ini berjalan cepat, manfaatnya akan dirasakan secara luas.
“Bukan hanya untuk masyarakat yang belum memiliki rumah, tapi juga bagi UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi,” ujar dia.
Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp57,7 triliun untuk program 3 juta rumah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran itu ditargetkan untuk 770 ribu rumah pada tahun depan.
Baca juga: Pembangunan 2.200 rumah di Papua dilaksanakan sesuai arahan Presiden
Secara umum, program prioritas perumahan pada 2026 diarahkan untuk penyediaan hunian yang sehat, aman, dan nyaman; dukungan perbankan dan dunia usaha; kepemilikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang layak dan terjangkau; serta ekosistem perumahan yang selaras antara permintaan dan penawaran.
Adapun secara rinci, anggaran itu didistribusikan melalui empat program, yaitu pembiayaan untuk MBR, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat miskin, Kredit Usaha Rakyat (KUR) kontraktor dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan insentif fiskal untuk rumah komersial.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
