Banyumas (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil melalui perbaikan rumah tidak layak huni di berbagai daerah.
Saat mengunjungi rumah salah seorang penerima program BSPS, di Desa Kalisube, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu siang, Menteri PKP berkesempatan berbincang dengan pemilik rumah, Nawi.
“Silakan sampaikan bagaimana perasaan Ibu terhadap bantuan ini,” katanya kepada perempuan tua itu.
Terkait dengan pertanyaan itu, Nawi pun menyampaikan rasa haru dan syukur karena rumahnya yang tidak layak huni saat sekarang sedang diperbaiki oleh pemerintah.
“Senang sekali, Pak, alhamdulillah. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Presiden (Presiden Prabowo Subianto),” katanya.
Setelah mendengar ungkapan perasaan penerima bantuan tersebut, Maruarar mengatakan kebahagiaan warga seperti Nawi adalah tujuan utama dari program BSPS.
Menurut dia, Kementerian PKP pada tahun 2025 melakukan sejumlah perbaikan dalam sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan efisien.
Dalam hal ini, kata dia, pengadaan material dilakukan secara terbuka melalui toko bangunan.
“Di sini (program BSPS di rumah Nawi) bisa menghemat sekitar 7,28 persen. Penghematan itu dikembalikan untuk menambah volume material rumah warga,” katanya.
Ia pun mencontohkan dinding yang sebelumnya hanya akan dicat sebagian, dengan adanya penambahan volume material bisa dicat secara keseluruhan.
Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah akan meningkatkan skala program tersebut secara signifikan pada tahun 2026.
Jika tahun 2025 terdapat 45 ribu unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki, kata dia, pada tahun 2026 jumlahnya akan melonjak hampir sepuluh kali lipat.
“Presiden Prabowo menugaskan kami menaikkan target dari 45 ribu menjadi 409 ribu rumah. Ini program unggulan yang sangat pro rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait.
Ia mengatakan dari total anggaran Kementerian PKP sekitar Rp10,5 triliun, sebanyak Rp8,89 triliun dialokasikan untuk BSPS.
Menurut dia, besarnya porsi itu menunjukkan bahwa perumahan rakyat menjadi prioritas utama pemerintah.
“Rumah rakyat yang tidak layak huni di Indonesia masih sekitar 26,9 juta unit. Karena itu, Presiden meminta program ini diperluas. Kami ingin memastikan setiap warga memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman,” katanya menegaskan.
Selain bantuan dana Rp20 juta per rumah, dia menilai keberhasilan BSPS juga ditopang semangat gotong royong masyarakat.
Ia kembali mencontohkan apa yang terjadi dalam kasus rumah Nawi, pendamping berhasil menggalang partisipasi warga senilai Rp9,5 juta dan tenaga kerja sukarela sebanyak tujuh orang yang merupakan keluarga penerima bantuan tersebut.
“Ini luar biasa, mengajak tujuh orang bekerja gratis selama sebulan bukan hal mudah. Ini bukti semangat gotong royong masih hidup,” katanya.
Oleh karena itu, dia menilai kinerja program BSPS di lokasi tersebut patut diapresiasi.
Bahkan, dia memberikan nilai 9 dari 10 untuk pelaksanaan BSPS di wilayah itu.
“Penilaian ini berdasarkan tiga hal: tepat sasaran, kuatnya gotong royong, dan transparansi dalam pelaksanaan. Penghematan lelang hingga 7 persen adalah pencapaian yang belum pernah ada sebelumnya,” kata Maruarar.
Ia pun menghitung bila efisiensi 5 persen saja dari total anggaran BSP sebesar Rp8 triliun dapat dicapai secara nasional, maka sekitar Rp400 miliar bisa dialihkan untuk menambah jumlah rumah yang diperbaiki.
“Itu berarti lebih banyak rakyat kecil yang bisa merasakan manfaat. Cat yang tadinya tidak cukup bisa jadi cukup, lantai yang dulu tanah bisa jadi keramik. Ini bentuk nyata kebijakan pro wong cilik (rakyat kecil),” katanya lagi.
Dia mengatakan Kementerian PKP pada tahun 2026 akan memprioritaskan pelaksanaan BSPS di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi seperti Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang berdasarkan data terdapat lebih dari 200 ribu rumah tidak layak huni.
Sebelum mengakhiri kunjungan tersebut, dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, pendamping teknis, hingga masyarakat yang bergotong royong memperbaiki rumah warga.
“Kalau kita tidak bisa membahagiakan rakyat kecil, buat apa jadi pejabat. Seperti kata Pak Prabowo, hati beliau selalu untuk rakyat kecil. Program ini jelas untuk wong cilik, untuk masyarakat sederhana,” kata Menteri PKP.
Turut dalam kunjungan tersebut di antaranya Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur, Direktur Jenderal Tata Kelola Pengendalian Risiko (Dirjen TKPR) Kementerian PKP Azis Andriansyah, dan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono.
Baca juga: Menteri PKP: Program FLPP solusi utama atasi backlog kepemilikan rumah
Baca juga: Menteri PKP apresiasi Eri Cahyadi dukung program BSPS
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
