Menteri LH: RI punya potensi besar perdagangan karbon sektor kehutanan

2 hours ago 2
Artinya di Indonesia bisa kita implementasikan pada perhutanan sosial-perhutanan sosial yang cukup banyak tersebar di Tanah Air...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Indonesia memiliki potensi besar dari karbon hayati (nature based) terutama dari sektor kehutanan, yang dapat dipasarkan melalui pasar karbon sukarela (voluntary carbon market).

Ditemui usai penandatanganan Mutual Recognition Agreement (MRA) atau perjanjian pengakuan bersama dengan Plan Vivo Foundation dan Global Carbon Council (GCC) di Jakarta, Selasa, Menteri LH Hanif menyebut potensi karbon hayati dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Uses/FOLU) mencapai hampir 50 juta ton karbondioksida ekuivalen (CO2e).

"Hampir 60 persen dari penurunan emisi gas rumah kaca disumbang dari sektor FOLU. Dengan demikian dengan penandatanganan Plan Vivo, harapan kita mampu membangkitkan perdagangan karbon di sektor kehutanan," kata Menteri LH Hanif.

Baca juga: Jaga integritas, Menteri LH: Jangan main-main dengan pengukuran karbon

Sejauh ini, katanya, compliance carbon market atau pasar karbon sukarela yang sudah dilakukan di Tanah Air masih didominasi oleh sektor energi.

Untuk itu demi meluaskan jangkauan ke pasar karbon sukarela, kata dia, pemerintah kemudian menjalin kerja sama dengan standar karbon internasional untuk sertifikasi karbon, terutama dalam karbon hayati.

"Artinya di Indonesia bisa kita implementasikan pada perhutanan sosial-perhutanan sosial yang cukup banyak tersebar di Tanah Air, ini yang mungkin tidak bisa dilakukan mandiri untuk penyusunan penerbitan sertifikat karbonnya," tutur Menteri LH Hanif.

Baca juga: KLH terus dukung penerapan nilai ekonomi karbon untuk pendanaan iklim

Program perhutanan sosial merupakan pengelolaan hutan lestari yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Bekerja sama dengan standar karbon yang bergerak dalam sektor hayati, kata dia, pemerintah mengharapkan ada percepatan sertifikasi karbon hayati, terutama untuk masyarakat yang termasuk kelompok tani hutan.

Baca juga: Indonesia siap bawa hasil 14 proyek pengurangan emisi ke COP30 Brasil

Baca juga: RI siap gali potensi perdagangan karbon saat COP30 di Brasil

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |