Jakarta (ANTARA) - Saat ini lebih 20 stasiun kereta (KA) di Jakarta sudah terintegrasi dengan moda transportasi Transjakarta sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan integrasi layanan angkutan umum untuk masyarakat.
"Sudah lebih dari 20 stasiun kami terintegrasi dengan Transjakarta, karena kebutuhan integrasi," ujar Vice President Public Relation PT KAI, Anne Purba di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan pada Bicara Kota Series #18 bertema "Feminist Urbanism: Mewujudkan Kota yang Adil Gender" yang diadakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
Stasiun yang telah terhubung dengan Transjakarta antara lain Tebet, Cawang, Manggarai, Sudirman, Jatinegara, Tanah Abang, Palmerah dan Kebayoran.
Selain itu Juanda, Jakarta Kota, Gondangdia, Duren Kalibata, Pasar Minggu, Tanjung Barat, Lenteng Agung, Universitas Pancasila, Grogol, Klender dan Cakung.
Baca juga: Ini nomor kontak WhatsApp pelayanan KAI Daop 1 Jakarta yang baru
Seperti Stasiun Juanda sudah terkoneksi. Hal itu dilakukan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Karena Jakarta punya visinya dan itu kami harus dukung sebagai operator. KAI yang mengantar orang yang masuk dan keluar Jakarta," katanya.
Upaya integrasi lainnya, yakni menghadirkan sistem pembayaran non-tunai yang dapat memudahkan penumpang KRL dalam memesan tiket kereta.
Selain itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga menyediakan fasilitas bagi penumpang kereta rel listrik (KRL) memesan transportasi daring dari stasiun menuju kantor atau tujuan masing-masing dan sebaliknya.
"Dengan ojek online, supaya bisa mengantarkan orang ke stasiun terdekat dan menjemputnya nanti untuk ke kantor sehingga tidak perlu naik motor dari rumah ke kantor. Ini bisa mengurangi polusi (dari sumber kendaraan pribadi)," kata dia.
Baca juga: PT KAI siapkan kereta api khusus untuk petani dan pedagang
KAI melakukan survei tiga bulan sekali untuk mengetahui fasilitas atau hal yang perlu diperbaiki tahun mendatang. Survei ini menyasar penumpang, komunitas, regulator, akademisi hingga pengamat-pengamat transportasi yang bisa memberikan masukan.
"Jadi pendekatan sosiologi dan kearifan lokal itu kami lakukan. Berbicara integrasi antarmoda misalnya, (penumpang) tidak boleh jalan lebih dari sekian kilometer, " ujar dia.
Dia mencontohkan, usulan anggota DPR belum lama ini mengenai ruang khusus merokok di kereta api, tak diamini KAI.
Hal ini selain karena secara regulasi KAI sudah menetapkan kereta api sebagai salah satu yang harus bebas asap rokok, juga didukung survei bahwa ruang tersebut tak dibutuhkan.
"Sehingga masukan DPR untuk membuat ruang merokok, tidak kita penuhi. Karena berdasarkan data, anak, perempuan dan yang lainnya lebih dari 90 persen, tidak membutuhkan ruang merokok," kata dia.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
