Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menerjunkan pakar dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) dan Universitas Airlangga (Unair) di Jawa Timur, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Gajah Mada (UGM) untuk mengevaluasi bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
"Kita sedang melakukan evaluasi, jadi hari ini semestinya para pakar dari universitas besar di tiga provinsi ini akan membantu untuk menyusunkan desain itu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, namun terkait dengan yang disebutkan oleh point source, jadi alam ini ada dua, yang point source dan non-point source. Point source itu oleh unit usaha yang dikontrol oleh KLH, non-point source itu dikelola oleh masyarakat," kata Menteri Lingkungan Hidup (LH) di Jakarta, Kamis.
Untuk point source, lanjut dia, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah mengevaluasi semua persetujuan lingkungan, semua dokumen, untuk disesuaikan dengan garis dasar hujan di Indonesia.
Baca juga: Menteri LH ungkap potensi pidana perusahaan pemicu bencana di Sumut
"Baseline hujan kita itu meningkat hampir 18 kali dari kondisi normal. Kita tahu bahwa Sumatera bagian utara curah hujannya rata-rata 2.900 sampai 3.000 mm per tahun, jadi, kalau dibagi sekitar 8 mm per hari, dan Sumatera Utara hujan yang terjadi itu 450 mm dalam 3 hari, atau boleh dikatakan 18 kali dari kondisi alamnya," ujar Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.
Konstruksi tersebut, lanjutnya, harus dibangun dalam dokumen-dokumen persetujuan lingkungan, termasuk bagi para pemilik konsesi. Apabila konstruksi dokumen yang memuat ketentuan tentang ketentuan-ketentuan lingkungan dinilai tidak lagi memungkinkan, maka KLH akan secara tegas mencabut izinnya.
Baca juga: KLH selidiki sumber kayu dan faktor banjir Sumatera
Menteri Hanif menambahkan ada delapan perusahaan yang sudah diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan, karena sebagian besar berada di Batang Toru, Tapanuli Selatan, yang lanskap tanahnya tidak terlalu luas dan termasuk di wilayah yang dilindungi.
"Ini sangat penting, jadi dia hulunya dari Silangit turun sampai di Tapanuli Selatan, jadi di pantainya itu, sekarang sudah diproses sebagaimana saya sampaikan. Dua hal dilakukan, pertama, menghentikan kegiatan dan dilakukan audit lingkungan secepat-cepatnya sampai selesai. Kemudian dari sisi kami, kita turunkan tim untuk melakukan kajian lingkungan terkait dengan tingkat kerusakan dan biaya pemulihan, dan apabila memang itu berat dan ada unsur pengadilan, kami akan lakukan langkah-langkah selanjutnya," tutur Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.
Baca juga: KLH mulai panggil empat perusahaan beroperasi di DAS Batang Toru
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
