Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mendorong pemerintah daerah membentuk dinas yang khusus membidangi ekonomi kreatif (ekraf).
Teuku, di KEK Singhasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa, mengatakan dinas tersebut tidak harus berdiri sendiri melainkan bisa digabung dengan instansi pemerintah daerah yang sudah ada.
"Panduannya itu sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk dinas ekraf, dan kami sejak panduan keluar sudah ada delapan provinsi, di luar provinsi yang sudah ada dinas ekrafnya," kata Teuku.
Secara garis besar, dinas ini tidak harus mandiri tetapi bisa melebur dengan instansi kedinasan yang sudah ada.
"Judulnya itu bisa yang sudah ada, apakah itu pariwisata, UMKM maupun lainnya," ujarnya.
Dorongan agar dinas di wilayah Jawa Timur memiliki instansi yang khusus mengurus ekraf adalah bagian dari perhatian pemerintah terhadap wilayah setempat karena dinilai memiliki potensi dalam mengembangkan sektor tersebut.
"Artinya fokus pemerintah terhadap Jawa Timur sebagai daerah yang berpotensi pengembangan ekonomi kreatifnya," katanya lagi.
Tak hanya itu, dengan adanya dinas ekonomi kreatif, maka upaya memperbanyak terbukanya lapangan pekerjaan bisa lebih terakselerasi.
"Sumbangannya terhadap pembangunan maupun perekonomian dan investasi yang masuk di daerah bisa luar biasa," ujarnya.
Oleh karena itu, dia berharap bahwa rencana pembentukan dinas ekonomi kreatif mendapatkan dukungan dari para kepala daerah.
"Saat ini kita tahu sedang menyusun Perda Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), ini kesempatan yang baik apabila para kepala daerah melihat adanya potensi ekonomi kreatif di kabupaten kotanya," kata dia pula.
Terbentuknya dinas yang secara khusus membidangi ekraf merupakan bagian tindak lanjut fokus dari Presiden Prabowo Subianto.
"Ini ada momentum fokus dari Pak Prabowo terhadap industri kreatif, sehingga diharapkan bisa disambut oleh pemerintah daerah," katanya lagi.
Realisasi terbentuknya dinas ekonomi kreatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bergantung pada kecepatan perampungan Perda SOTK oleh masing-masing pemerintah daerah.
"Itu kembali lagi ke daerah kapan Perda SOTK-nya selesai. Ketika menyusun SOTK apakah itu dianggap penting untuk masuk ke dalam struktur organisasi," ujarnya pula.
Baca juga: Menekraf nilai Dinas Ekraf krusial tingkatkan tenaga kerja kreatif
Baca juga: Kemenkraf siap beri pendampingan daerah ingin bentuk Dinas Ekraf
Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
