Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan perlunya pengaturan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram agar petani tetap nyaman dan konsumen bahagia, tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap harga gabah di tingkat petani.
"Ada rencana dua bulan ya, itu 180 ribu ton per bulan, dua bulan total 360 ribu ton. Dan itu bagus. Tetapi cara penyalurannya dijaga. Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani), kami terima kasih, itu diserahkan kami yang mengatur," kata Mentan ditemui di Jakarta, Rabu.
Dia menyampaikan pemerintah segera menyalurkan bantuan pangan baras selama dua bulan yakni Juni dan Juli dengan total 360 ribu ton, dan distribusinya diatur berdasarkan kondisi daerah, termasuk prioritas bagi wilayah nonpenghasil beras serta daerah yang harga berasnya tinggi.
Baca juga: Mentan tegaskan negara tak kalah dengan mafia pangan
Untuk wilayah perkotaan, distribusi bansos dilakukan lebih awal guna menstabilkan harga.
"Daerah yang harga sudah di atas HPP (Harga Pembelian Pemerinatah), jauh di atas HPP, itu kita kucurkan per satu bulan. Kemudian perkotaan, kita kucurkan lebih awal," ucapnya.
Sedangkan daerah dengan harga di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) tidak boleh menerima bansos lebih cepat agar petani tidak semakin merugi.
Baca juga: Mentan pecat dan proses hukum pejabat yang terlibat kasus penipuan
"Jangan mengucurkan bansos ini lebih awal di tempat yang harga di bawah HPP. Itu tambah hancur petaninya. Jadi, harus kita hati-hati, bijak melihat ini," terang Mentan.
Ia juga mengaku telah mendapat arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengenai pengaturan penyaluran bantuan tersebut.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
