Temanggung (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan penerimaan siswa Sekolah Rakyat harus diperketat, jangan sampai ada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Saifullah Yusuf di Temanggung, Minggu mengatakan, basisnya adalah data tunggal sosial ekonomi nasional, setelah itu dicek ke lapangan ramai-ramai, tidak sendiri.
Mensos mengatakan hal tersebut usai sosialisasi Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Kartini di Kabupaten Temanggung.
Ia menyebutkan, dalam pengecekan tersebut melibatkan pendamping PKH, RT/RW, kepala desa/lurah, kemudian juga ada kepala sentra, ya kan, dan juga Badan Pusat Statistik (BPS).
"Jadi intinya memang kita tidak ingin ada KKN, ada karena kedekatan, tapi ini karena memang betul-betul data, wartawan juga saya minta ikut mengawasi. Jadi kalau ada tidak layak kok masuk, itu mohon kita diberi informasi," katanya.
Menurut dia, masyarakat perlu juga ikut memeriksa dan memastikan bahwa yang di Sekolah Rakyat ini memang benar-benar yang masuk di dalam kriteria miskin dan miskin ekstrem.
"Kita mulai lihat satu per satu karena terus terang kita harus memastikan bahwa yg sekolah di sini adalah mereka yg berada di desil 1, mereka yg memang kalau dalam bahasa statistik mohon maaf miskin ekstrem atau miskin," katanya.
Ia mencontohkan, ada seorang janda, buruh tani, yang menghidupi empat anak. Profil-profil keluarga seperti ini yang dididik untuk bisa sekolah di Sekolah Rakyat.
"Jadi bukan karena KKN, bukan karena dekat dengan mereka yang mengambil keputusan, tetapi ini benar-benar mereka yg membutuhkan sentuhan dari kita, tanpa ada penyimpangan2 dalam prosesnya," katanya.
Baca juga: Mensos tinjau kesiapan Tamansiswa jadi Sekolah Rakyat di Yogyakarta
Baca juga: Mensos-Menteri ATR bahas percepatan sertifikasi lahan Sekolah Rakyat
Baca juga: Mensos: Jangan sampai rekrutmen Sekolah Rakyat diwarnai KKN
Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
