Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengimbau para kepala desa, termasuk yang aktif membuat konten di media sosial untuk ikut menyukseskan pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
Dalam konferensi pers seusai sosialisasi DTSEN di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu, dia menegaskan bahwa kepala desa memiliki posisi strategis karena menjadi pintu awal pembaruan data melalui RT, RW, hingga musyawarah desa sebelum diinput ke dalam sistem.
“Dengan begitu kepala desa jangan hanya membuat konten soal bansos. Misal (dalam kontennya) ini orang yang tidak layak kok menerima bantuan ya atau sebaliknya, jangan, kan datanya dari anda. Justru anda harus pastikan data di wilayahmu benar dan mutakhir, karena dari situlah semua kebijakan bantuan sosial bermula,” ungkapnya di hadapan ratusan kades dan operator data desa se-Kabupaten Bekasi yang hadir dalam sosialisasi itu.
Kementerian Sosial memberikan peran strategis kepada kepala desa melalui kewenangan perangkatnya untuk menginput data kondisi sosial-ekonomi terkini masyarakat ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK-NG).
Baca juga: Mensos siap sanksi tegas oknum pendamping tahan KKS penerima bansos
Data yang dihimpun pemerintah desa itu kemudian dilaporkan kepada Bupati dan Wali Kota sebelum akhirnya dipegang pemerintah pusat termasuk Kementerian Sosial sebagai acuan DTSEN yang menjadi dasar penyaluran berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-tunai, dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
Menteri Sosial Saifullah menegaskan bahwa pemuktahiran DTSEN tersebut sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 4/2025, dan Instruksi Presiden Nomor 8/2025 tentang Pengentasan Kemiskinan.
Sebelum konsolidasi DTSEN berlaku, setiap kementerian dan daerah memiliki basis data masing-masing sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan sasaran dan karena itu, pemerintah membuka ruang partisipasi publik hingga ditingkat desa untuk menyampaikan usul dan sanggah guna memperbaiki akurasi data.
"Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dari daerah ke tingkat pusat diperlukan agar bantuan sosial benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan dan tidak lagi memicu polemik di ruang publik," cetusnya.
Baca juga: Kemensos perjuangkan kelengkapan gawai operator puskesos desa
Baca juga: BPK tekankan urgensi padankan data subsidi dan kompensasi dengan DTSEN
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
