Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai sinergi yang baik antara Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan seluruh unit kerja sangatlah penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) 2024.
Seluruh unit kerja tersebut, kata dia, terutama di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian HAM (Kemenham), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) guna memperoleh kembali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-16.
"Pada masa transisi saat ini, komitmen kami terhadap tata kelola keuangan yang berkualitas tetap menjadi prioritas," ucap Supratman dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Jumat, seperti dikonfirmasi.
Oleh karena itu, dia menekankan bahwa seluruh unit kerja harus memperkuat kerja sama dan komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta fungsi instansi lembaga.
Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) per 23 Januari 2025, Kemenkumham pada tahun anggaran 2024 telah merealisasikan belanja sebesar Rp20,89 triliun atau 97,97 persen dari total pagu belanja Rp21,32 triliun dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp11,20 triliun atau 140,29 persen dari target Rp7,98 triliun.
Menkum menyebutkan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kementerian/lembaga dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dalam hal tersebut, kata Supratman, setiap kementerian/lembaga, termasuk Kemenkumham, wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Pemeriksaan oleh BPK dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Baca juga: Menkum tegaskan amnesti diberikan untuk gerakan makar non-senjata
Baca juga: Menkum sebut pemerintah akan berdiplomasi soal gugatan Paulus Tannos
Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan bahwa pemeriksaan BPK sangat penting dan potensial untuk mencapai visi dan misi Pemerintah saat ini, yaitu Astacita.
Kemenkumham, menurut dia, merupakan lembaga yang potensial karena memiliki kerja sama yang baik dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan.
"Kami berharap sinergi antara Kemenkumham dan tim pemeriksa BPK terus terjalin secara dinamis," ungkap Nyoman.
Ia juga menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan laporan keuangan untuk menilai kewajaran. Opini WTP yang diberikan BPK pun memiliki berbagai manfaat bagi institusi yang mendapatkannya.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemenkum, Kemenham, dan Kemenimipas hadir, termasuk Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum Razilu.
Di akhir pertemuan, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK menyerahkan Surat Tugas Pemeriksaan atas Laporan Kementerian Hukum dan HAM TA 2024 kepada Menkum.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
