Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan pihaknya tengah mengkaji terkait keterlibatan pihak swasta untuk pemerataan akses internet, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan atau blank spot.
"Kami sudah membahas bagaimana pelibatan teman-teman swasta dalam bentuk PPP (Public Private Partnership/kemitraan pemerintah dan swasta) ke depan ataupun dalam bentuk lainnya," kata Meutya saat Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta pada Senin.
Dia menilai, perlu adanya jalan tengah antara keterlibatan sektor swasta dan keberpihakan pemerintah untuk memperluas jangkauan internet di Indonesia.
Baca juga: Komdigi berkomitmen hadirkan 364 titik akses internet Sulawesi Barat
Meutya mencontohkan, di negara lain, untuk mendorong keterlibatan swasta pemerintah perlu memberikan insentif seperti penurunan biaya frekuensi.
"Kalau kita yang melakukan itu tentu kita harus banyak berdiskusi dengan aparat penegak hukum dan pemeriksa keuangan bahwa ini memang dilakukan dengan target bahwa kita ingin seluruh Indonesia terjangkau atau terkoneksi (internet)," ujar Meutya.
Saat ini, pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dengan begitu, kata Meutya, diharapkan dapat mendorong keterlibatan lebih aktif dari swasta.
Selain itu, Kemkomdigi juga sedang mengeksplorasi penggunaan spektrum frekuensi 700 MHz, 1,4 GHz, dan 2,6 GHz untuk memperluas jaringan internet di Indonesia.
"Jadi ini yang kita harapkan bisa menghidupkan swasta untuk bisa berinvestasi dan kita tentu dapat membuat komitmen-komitmen bahwa siapapun nanti yang melakukan pembangunan akan membangun di daerah-daerah yang sinyalnya belum tertutupi (internet)," ucap Meutya.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya untuk menanggapi masukan dari anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan untuk lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam membangun infrastruktur BTS di Indonesia.
Menurutnya, pembangunan BTS yang hanya mengandalkan dari program pemerintah dapat membuat anggaran melonjak, terutama untuk pemeliharaan operasional.
"Karena dulu sebelum proyek ini dibangun, yang bangun swasta, pemerintah tinggal bayar bulanannya. Kalau sekarang kan ada (biaya) pemeliharaan operasionalnya," ujar Junico.
Baca juga: Waspada modus penipuan “Fake BTS” yang catut nama e-commerce
Baca juga: Bupati Banyumas harapkan Kemenhub perpanjang subsidi bus Trans Banyumas
Baca juga: Kemkomdigi: Internet di Sekolah Rakyat untuk digitalisasi pendidikan
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
