Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan bahwa dibutuhkan komitmen bersama dalam penguatan infrastruktur yang menjadi aspek penting dalam upaya mengurangi dampak bencana bagi masyarakat di daerah.
"Hal ini dilakukan agar jangan sampai masyarakat yang sudah menabung dan mengalami peningkatan status ekonomi menjadi turun lagi karena menghadapi bencana," katanya pada konferensi pers seusai rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta, Selasa sore.
Dia menjelaskan kerawanan bencana seperti cuaca ekstrem, tanah longsor, banjir, hingga gunung meletus, gempa bumi dan tsunami, di Indonesia tergolong tinggi yang salah satunya dipengaruhi oleh letak geografis yang berada dalam kawasan cincin api pasifik.
Baca juga: AHY komitmen hadirkan infrastruktur adaptif dengan bencana alam
Merujuk data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diketahui sepanjang 2024 Indonesia mengalami lebih dari 5.000 kejadian bencana. Dari jumlah kejadian tersebut permintaan rehabilitasi dan rekonstruksi menyasar terhadap 17 jenis infrastruktur yang rusak berat hingga tidak bisa digunakan lagi.
BNPB melaporkan angka kerusakan infrastruktur tertinggi dalam satu tahun terakhir menyasar 95 jembatan dan 26 tanggul atau talud aliran sungai-pantai. Jumlah kerusakan ini meningkat drastis dibandingkan periode 2019 – 2020, dimana BNPB menerima usulan perbaikan 33 jembatan rusak dan delapan tanggul rusak pada tahun 2019.
Oleh karena itu, kata Pratikno, pengurangan risiko bencana dengan penguatan infrastruktur inklusif ini menjadi penting karena juga akan berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pemerataan pendidikan di seluruh daerah, sebagaimana program SDM Unggul yang dicanangkan pemerintah era Kabinet Merah Putih.
Baca juga: Menko PMK: Pemda segera cek infrastruktur fisik antisipasi bencana
Bersama dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pihaknya berharap adanya dukungan kolaborasi untuk mempersiapkan bagaimana desain konstruksi rumah, jembatan, jalan atau fasilitas umum lainnya, termasuk tanggul atau talud sungai - pantai menjadi siap menghadapi potensi bencana yang ada dalam pelaksanaan program kerja tahun 2025.
"Ini berat, apa yang ditugaskan untuk menciptakan SDM Unggul sangat membutuhkan kontribusi infrastruktur. Kalau tidak bisa maka kita akan kesulitan menurunkan stunting dan sebagainya jadi mohon kiranya program kerja 2025 ini beberapa agenda pembangunan SDM Unggul mendapat dukungan besar," kata Menko PMK Pratikno.
Baca juga: BNPB soroti jembatan & tanggul yang tak kuat tahan arus sungai
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
