Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 telah bekerja secara optimal sebagai instrumen fiskal di tengah situasi global yang penuh tekanan.
“Tahun 2024 ditandai dengan kondisi ekonomi nasional yang menantang dan tidak mudah, terutama berasal dari tekanan perekonomian global yang meningkat tajam di berbagai wilayah dunia,” ujarnya saat menyampaikan Keterangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna DPR RI, dikutip di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan bahwa APBN tetap mampu meredam tekanan melalui kebijakan fiskal yang adaptif, termasuk stabilisasi harga pangan dan energi, serta perlindungan sosial di tengah konflik geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta dampak lanjutan El Nino.
APBN turut berperan penting dalam mendukung agenda nasional, termasuk Pemilu 2024 dan transisi pemerintahan.
Dukungan yang solid dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dinilai memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan target pembangunan optimal, serta melaksanakan transisi pemerintahan secara efektif.
Baca juga: Menkeu: Belanja negara semester 1/2025 capai Rp1.407,1 Triliun
Stabilitas ini ditopang oleh kinerja ekonomi yang tetap tumbuh 5,03 persen dengan inflasi terkendali di angka 1,6 persen, jauh di bawah asumsi APBN 2024 sebesar 2,8 persen.
Selain itu, ia menyampaikan dampak dari belanja negara terhadap pelbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan subsidi Kredit Usaha Rakyat.
Upaya tersebut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga 0,83 persen, pengangguran menurun menjadi 4,91 persen, dan belanja negara tumbuh 7,6% persen menjadi Rp3.359,8 triliun.
Di sisi pengelolaan fiskal, lanjut dia, pemerintah berhasil menjaga defisit APBN 2024 sebesar 2,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dari outlook sebelumnya. Realisasi pembiayaan utang turut ditekan di bawah target awal, yang mencerminkan bauran pembiayaan efisien dan berisiko rendah.
“Sepanjang tahun 2024, realisasi pembiayaan utang ditekan lebih rendah dari target awal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024. Hal ini merupakan hasil dari upaya optimalisasi sumber pembiayaan agar terus efisien dan rendah risiko,” kata Menkeu.
Baca juga: Sri Mulyani paparkan target inflasi, kurs rupiah, dan SBN pada 2026
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
