Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengemukakan bahwa mayoritas kepala daerah hasil pilkada terakhir (80%) merupakan wajah baru yang belum memiliki pengalaman memimpin, sehingga membutuhkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu laporkan Tito kepada Presiden Prabowo saat berpidato pada agenda Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2025 di Jakarta, Kamis.
"Data kami, 80% itu adalah yang belum pernah menjabat, baik sebagai wakil bupati, bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur," katanya.
Tito mengatakan bahwa dari total 548 kepala daerah yang sudah dilantik hingga Februari 2025, sekitar 80 persen diantaranya belum pernah menduduki jabatan eksekutif di tingkat daerah, baik sebagai wakil bupati, bupati, wali kota, maupun gubernur.
“20% sudah punya pengalaman, punya jam terbang. Jadi, memang perlu mendapatkan arah-arahan dari Bapak Presiden,” kata Tito.
Ia juga menyinggung keberadaan tiga asosiasi besar kepala daerah yang menjadi wadah koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Di antaranya, Asosiasi Gubernur yang dipimpin Gubernur Jambi Al Haris, Asosiasi Pemerintah Kota (Apeksi) yang telah memilih Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang kini dipimpin Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Menurut Tito, Apkasi menjadi organisasi kepala daerah terbesar dengan 416 anggota dan peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat kabupaten.
Tito mengatakan bahwa dengan banyaknya kepala daerah baru, arahan Presiden menjadi sangat penting agar mereka mampu menjalankan roda pemerintahan daerah dengan baik serta mendukung program nasional yang sedang digulirkan pemerintah pusat.
Baca juga: Mendagri minta pejabat daerah hidup sederhana dan tidak "flexing"
Baca juga: Mendagri instruksikan pemda gandeng Kadin majukan ekonomi lokal
Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
