Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dana yang diperoleh dari efisiensi transfer ke daerah (TKD) akan disalurkan kembali ke daerah melalui program yang bisa langsung dirasakan rakyat dan juga akan difokuskan untuk peningkatan efisiensi pembangunan.
"Programnya juga nanti berdampak kepada daerah, nilainya Rp1.369 triliun, yang dari berbagai macam program, baik jaring pengaman sosial, pendidikan, jalan, Makan Bergizi Gratis, sekolah, kesehatan. Apalagi nelayan, petani, semua ada satu paket besar, Rp1.369 triliun, yang akan dieksekusi oleh pemerintah pusat yang berdampak ke daerah," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Mendagri mengatakan kebijakan ini muncul setelah evaluasi menunjukkan masih ada daerah yang belum optimal dalam mengelola anggaran dan program, seraya menegaskan pentingnya efisiensi anggaran untuk kesejahteraan rakyat.
Meski demikian, ada beberapa daerah yang sukses menerapkan efisiensi pengelolaan anggaran. Sebagai contoh, Mendagri menyebut keberhasilan Bupati Lahat Bursah Zarnubi. Dalam hal ini, Pemkab Lahat berhasil memangkas anggaran untuk perjalanan dinas dan rapat.
Dana yang dialihkan tersebut kemudian digunakan untuk membangun bendungan irigasi seluas delapan ribu hektare sawah, yang dampaknya langsung dirasakan oleh petani dan harus diterapkan oleh semua pemerintah daerah.
Baca juga: Mendagri: Pengalihan TKD agar pembangunan daerah lebih efisien
Mendagri menjelaskan bahwa prinsip efisiensi terbukti dapat diterapkan oleh pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah mengalihkan anggaran TKD untuk program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Terkait hal itu, Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia Profesor Cecep Darmawan menyarankan Mendagri untuk mendorong investasi swasta sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, pemda tidak bisa hanya bergantung pada dana dari pusat. Untuk menarik investor, pemda harus menciptakan iklim yang kondusif dengan tiga syarat utama, yakni birokrasi yang bersih, kemudahan bagi sektor swasta, dan masyarakat sipil dengan daya beli tinggi.
"Tiga syarat simpel itu bisa membuat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah naik," kata Cecep.
Baca juga: Menkeu Purbaya sebut tak ada lagi pemotongan dana transfer ke daerah
Baca juga: Mendagri: Pengurangan TKD dikompensasi lewat Kopdeskel Merah Putih
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
