Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) adalah kunci dalam mendorong kemajuan perekonomian daerah.
“Jangan pernah bermimpi suatu daerah (atau) negara akan bisa melompat, membuat rakyat sejahtera hanya dari APBN atau dari APBD,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis
Tito mengatakan anggaran pemerintah pusat ataupun daerah tidak cukup untuk menciptakan lompatan pembangunan tanpa keterlibatan aktif dunia usaha.
Hal itu disampaikan Tito saat membuka Rapat Pimpinan Provinsi Kadin Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2025 di Kota Kendari, Rabu.
a mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya berfungsi sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi.
Mendagri juga mengatakan peran sektor swasta harus terus diperkuat agar pembangunan berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
Ia merinci, total belanja pemerintah dari APBN dan APBD sekitar Rp4.000 triliun. Jumlah ini jauh lebih kecil dibanding perputaran uang dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang mencapai lebih dari Rp22.000 triliun.
“Berarti yang Rp20 ribu triliun punya siapa? Swasta. Maka negara yang mau maju, swastanya yang harus hidup,” ujarnya.
Mendagri menyoroti kondisi Sultra yang masih memiliki kapasitas fiskal lemah.
Baca juga: Mendagri instruksikan pemda gandeng Kadin majukan ekonomi lokal
Ia memaparkan sekitar 65 persen pendapatan daerah berasal dari transfer pusat, sementara pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 35 persen. Kondisi ini membuat daerah sulit berkembang bila hanya mengandalkan APBD.
“Jangan mimpi pernah untuk bisa merubah daerah Bapak-Ibu sekalian untuk melompat, kemiskinan berkurang, stunting berkurang kemudian angka pengangguran akan dikurangi segala macam dengan performance seperti ini,” ucapnya.
Oleh karena itu, Mendagri menekankan pentingnya menghadirkan iklim usaha yang sehat dan kolaboratif.
Ia menilai Kadin menjadi mitra strategis yang dapat menjembatani kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha.
“Pintu yang sudah terbuat, Kadin menurut saya, karena Kadin ini solid, asosiasi yang sudah tua, tidak perlu buat lagi yang baru,” ujarnya.
Menurut Tito, tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang pengusaha yang terbiasa membaca potensi ekonomi di wilayahnya.
Baca juga: Mendagri minta pejabat daerah hidup sederhana dan tidak "flexing"
Oleh karena itu, Mendagri mendorong agar kepala daerah membuka ruang diskusi bersama Kadin untuk merumuskan langkah konkret.
“Harapan saya, para gubernur termasuk teman saya satu lichting, Pak Andi, itu Pak Anton dengan grup Kadinnya ini undang, lebih baik kita sebagai pendengar saja. Apa potensinya Sulawesi Tenggara, dan kebijakan apa atau insentif apa yang Anda (Kadin Provinsi Sultra) butuhkan,” tuturnya.
Terakhir, Mendagri menegaskan pentingnya aksi nyata dari kolaborasi tersebut. Ia meminta agar kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha, khususnya Kadin, benar-benar diwujudkan.
“Mari kita dukung bersama-sama kolaborasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, khususnya Kadin, supaya bisa betul-betul membuat Sulawesi Tenggara (lebih maju),” tuturnya.
Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Ketua Kadin Provinsi Sultra Anton Timbang, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, dan para pengurus Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi Sultra lainnya.
Baca juga: Mendagri: Stabilitas harga pangan prioritas utama pemerintah
Baca juga: Mendagri minta kepala daerah kreatif dongkrak PAD lewat dunia usaha
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
