Jakarta (ANTARA) - Indonesia baru-baru ini terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO (Intergovermental Oceanographic Commission atau IOC ) untuk periode 2025–2027.
Indonesia bersama China, Australia, Jepang, India, Pakistan Palau, Korea dan Thailand, mewakili grup Asia Pasifik akan mengemban beban tanggung jawab besar untuk menata dan mengelola koordinasi antarpemerintah mengenai kemaritiman dunia.
Ini bukan sekadar penunjukan simbolik, melainkan sebuah pintu masuk strategis untuk memengaruhi tata kelola laut global, kebijakan data, ilmu kelautan, dan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka UN Ocean Decade. Sebuah peluang besar terbuka di depan mata dan selayaknya menjadi titik balik penting bagi diplomasi maritim Indonesia.
Indonesia telah lama mendeklarasikan diri sebagai negara maritim, tapi hingga kini belum ada program nasional unggulan yang secara serius menangani pendidikan kelautan, tantangan maritim kawasan, maupun tata kelola laut dalam negeri. Identitas maritim yang dulu begitu digaungkan dalam periode pertama Presiden Joko Widodo lewat agenda Poros Maritim Dunia,l, kini memudar, tergerus oleh kebijakan dan agenda lain.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pertanyaannya kini: akankah narasi maritim ini kembali hidup?
Agenda maritim nasional tidak cukup berhenti pada pembangunan pelabuhan atau perluasan kekuatan angkatan laut. Ia harus menyentuh ruang-ruang sekolah, mengisi benak generasi muda, dan menyatu dalam kesadaran masyarakat pesisir. Sayangnya, harus diakui, Indonesia belum memiliki perencanaan dan kebijakan sistemik atas tantangan paling dasar, yakni mendidik rakyatnya tentang laut dan kemaritiman.
Baca juga: Bakamla bidik penguatan diplomasi maritim dan pertukaran informasi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
