Jakarta (ANTARA) - Ketika Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1 mulai menghubungkan puluhan ribu sekolah, puskesmas, kantor desa, dan berbagai layanan publik di seluruh wilayah Indonesia, yang bertambah bukan sekadar akses internet. Yang ikut berubah adalah cara Indonesia memperluas pemerataan.
Jika dahulu jarak dipersempit melalui jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan listrik, kini kesempatan untuk belajar, memperoleh layanan kesehatan, mengembangkan usaha, hingga mengakses pelayanan publik juga semakin ditentukan oleh konektivitas digital.
Perubahan itu telah berlangsung nyata. Hingga awal Juni 2026, SATRIA-1 melayani 31.803 titik layanan publik di seluruh Indonesia. Data Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan sekitar 68 persen di antaranya merupakan sekolah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selebihnya mencakup kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, layanan pertahanan dan keamanan, pusat kegiatan masyarakat, hingga rumah ibadah. Data tersebut memperlihatkan bahwa konektivitas digital kini telah berkembang menjadi bagian dari layanan dasar yang menopang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Dukungan infrastrukturnya pun terus diperkuat. SATRIA-1 memiliki kapasitas 150 gigabit per detik (Gbps), menjadikannya salah satu satelit internet berkapasitas terbesar di Asia saat mulai beroperasi.
Kehadirannya melengkapi jaringan serat optik nasional dan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di berbagai wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses telekomunikasi. Langkah tersebut memperluas peluang agar manfaat transformasi digital tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar.
Perkembangan itu turut tercermin pada ekonomi digital nasional. Laporan e-Conomy SEA yang disusun Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia mendekati 100 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, mempertahankan posisinya sebagai yang terbesar di Asia Tenggara. Besarnya potensi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.
Namun, besarnya nilai ekonomi digital bukanlah tujuan yang hendak dicapai. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak diukur semata dari besarnya ekonomi digital atau cepatnya adopsi teknologi, melainkan dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Di sinilah pembangunan digital memperoleh maknanya. Keberhasilannya tidak berhenti pada banyaknya jaringan yang terpasang atau tingginya nilai transaksi, tetapi pada semakin luasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pelayanan publik, dan peluang ekonomi, tanpa lagi terlalu dibatasi oleh letak geografis.
Ekonomi digital
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
