Jakarta (ANTARA) - Mantan Duta Besar Indonesia untuk Kenya, Hery Saripudin menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto konsisten melaksanakan praktik diplomasi politik bebas aktif yang tercermin dari banyaknya kunjungan kenegaraan yang telah dilakukan Kepala Negara.
“Presiden Prabowo tetap melaksanakan, konsisten dengan bebas aktif, netral, good neighborhood policy, dan peaceful relation policy,” kata Hery yang juga dosen tetap di Fakultas Hubungan Internasional Universitas Padjajaran pada acara 'Coffee Talks Fisip UNS' yang disaksikan secara daring di Jakarta, Rabu.
Hery menyampaikan bahwa selama enam bulan sebelum dilantik, Prabowo telah melakukan kunjungan ke 15 negara mitra strategis. Kemudian, setelah dilantik pada 20 Oktober, agenda presiden setiap bulannya padat dengan lawatan ke luar negeri.
Konsistensi Presiden Prabowo dalam menjalankan praktik diplomasi yang bebas aktif tersebut, dinilai Hery, sejalan dengan salah satu prioritas Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan peran Indonesia di kawasan dan global.
Baca juga: Politik luar negeri dan diplomasi Pancasila Indonesia
Kunjungan presiden ke luar negeri, juga dinilainya sebagai diplomasi ekonomi karena presiden kerap menyampaikan data kuantitatif seperti jumlah investasi yang sudah diperoleh hingga target pertumbuhan ekonomi.
“Ini juga bisa diinterpretasikan bahwa kegiatan diplomasi itu pendekatannya begitu pragmatis untuk mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasionalnya apa? Saya mengatakan dua saja yang membebani pemerintahan presiden Prabowo. Satu, isu terkait utang dan isu bagaimana how to finance program janji kampanye beliau makan bergizi gratis,” ujarnya.
Lebih lanjut Hery menuturkan bahwa dengan gaya diplomasi yang bebas aktif dan Presiden Prabowo yang lebih terlibat langsung dalam isu-isu luar negeri, menjadi peluang untuk memperolah kerja sama ekonomi baik di level bilateral maupun multilateral.
“Ini semestinya lebih more powerful mesin diplomasi kita karena ada tiga wakil menteri luar negeri. Dari satu menjadi tiga. Ini peluangnya,” ucap dia.
Baca juga: Istana: Diplomasi bebas-aktif RI semakin relevan di era Trump
Kendati demikian, dia tidak menampik ada tantangan dalam mengoptimalkan mesin diplomasi. Dirinya mengingatkan agar Indonesia tidak “terombang-ambing” di antara dua kekuatan ekonomi dunia Amerika Serikat dan China.
Dia merekomendasikan agar kebijakan luar negeri Indonesia bisa lebih kepada pendekatan berbasis nilai, bukan pendekatan berbasis pragmatis yang sifatnya temporal dan mengejar untuk memenuhi kepentingan nasional.
Hal itu, kata dia, terbukti dari presiden yang belum berkunjung ke negara di Afrika, kecuali Mesir yang merupakan bagian dari Afrika Utara.
“Jadi kalau kita bicara Sub-Sahara Afrika, ini menegaskan not value-based approach. Karena apa? Kita sebagai penggagas KAA (Konferensi Asia-Afrika) Bandung Spirit, tapi kok kesannya di-neglected (ditelantarkan). Bahkan kita yang menggagas, yang memanfaatkan negara lain. Siapa? China,” katanya.
Selain itu, Hery juga merekomendasikan agar pemerintah Presiden Prabowo mengoptimalkan OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) dan negara-negara Islam, misalnya dengan pembukaan kantor PTRI (Perwakilan Tetap Republik Indonesia) OKI di Jeddah untuk meningkatan profil diplomasi mulitalateral.
Baca juga: 70 Tahun KAA Bandung refleksi strategis langkah diplomasi Indonesia
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
