Jakarta (ANTARA) - Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) mendesak perang antara Amerika Serikat dan Israel menghadapi Iran segera dihentikan serta menyatakan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil peran sebagai mediator.
"Indonesia harus mampu memimpin diplomasi perdamaian yang proaktif dan berani, dengan menginisiasi dialog tingkat tinggi, mendorong gencatan senjata permanen, memperjuangkan koridor kemanusiaan tanpa hambatan,” ujar Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj di Jakarta, Selasa.
LPOI memandang konflik bersenjata modern tidak hanya berdampak terbatas pada wilayah perang yang merugikan. Perang akan memicu krisis pangan, disrupsi energi, gelombang pengungsi, kemiskinan ekstrem, pelanggaran hak asasi manusia, serta instabilitas ekonomi global.
Korban terbesar selalu adalah warga sipil, perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan, yang kehilangan hak paling mendasar yakni hak untuk hidup dalam damai dan bermartabat.
Baca juga: Indonesia diminta aktif lobi dunia akhiri konflik Iran-AS-Israel
Selain itu, kata dia, praktik kolonialisme dalam bentuk apapun, baik melalui agresi militer, okupasi wilayah, dominasi ekonomi yang eksploitatif, maupun intervensi yang mengabaikan kedaulatan bangsa bertentangan secara langsung dengan hukum internasional dan prinsip kesetaraan antarnegara.
“Dunia tidak membutuhkan eskalasi. Dunia membutuhkan de-eskalasi yang bermartabat. Dunia membutuhkan kepemimpinan yang berpijak pada nurani, bukan dominasi global,” kata Said Aqil.
Saiq Aqil menilai Indonesia, dengan politik luar negeri bebas dan aktif, memiliki legitimasi historis dan posisi strategis untuk tampil sebagai jembatan dialog di tengah polarisasi geopolitik global.
Maka dari itu, pihaknya menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Presiden Prabowo untuk memperkuat diplomasi internasional yang berorientasi pada perdamaian berkeadilan.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
