Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Netty Prasetiyani mengusulkan pemerintah memperkuat edukasi pengelolaan keuangan kepada penerima bantuan sosial (bansos) sebagai langkah evaluasi usai adanya kasus penyalahgunaan bansos untuk judi online (judol).
"Bukan semata soal sanksi, melainkan bagaimana kita hadir mendampingi masyarakat. Mereka perlu dibekali keterampilan dasar untuk mengelola dana dengan bijak dan diarahkan agar tidak terjebak pada praktik yang merugikan diri sendiri maupun keluarga,” kata Netty dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Berikutnya, Netty menyinggung mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal penyaluran bansos agar tetap sasaran. Ia menilai pengawalan dalam penyaluran bansos itu pun dapat melibatkan komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan relawan sosial.
“Semangat gotong royong dan pendampingan berbasis komunitas bisa menjadi solusi nyata. Kita perlu membangun kesadaran kolektif bahwa bantuan pemerintah adalah bentuk kepercayaan, yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kata dia.
Baca juga: PPATK temukan 571.410 penerima bansos terlibat judi online
Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, anggota DPR dari Fraksi PKS itu menyampaikan pihaknya akan terus mendorong perbaikan sistem penyaluran bansos agar lebih tepat guna dan berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami siap bersinergi dengan kementerian terkait dan mitra kerja untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem agar bansos tidak hanya bersifat konsumtif, tapi juga bisa menjadi jembatan menuju kemandirian,” ujarnya.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos), terlibat menjadi pemain judi online (judol) sepanjang tahun 2024.
Total deposit judi online dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial selama tahun 2024 itu mencapai Rp957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi.
Baca juga: Pemerintah bakal hentikan bansos jika digunakan untuk judol
Baca juga: DPR minta validasi data sebelum beri sanksi bansos untuk judol
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, pemerintah akan mencabut pemberian bantuan sosial bagi penerima bansos yang terbukti menggunakannya untuk bermain judol.
"Nanti akan kita telusuri datanya, kita cek datanya. Kalau ada bansos digunakan untuk judol, kita akan hentikan bantuan sosialnya," kata Muhaimin.
Menurut dia, sanksi berupa pencabutan bansos akan tetap dilakukan, meskipun penerima bansos tersebut terkategori masyarakat miskin maupun miskin ekstrem.
"Iya, pokoknya kita kasih hukuman (pencabutan bansos)," ujarnya.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
