Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, merespons positif masuknya Indonesia sebagai nominator Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026 dan mendukung penuh Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB.
Menurut Oleh Soleh, predikat dari PBB tersebut akan membuka kesempatan bagi pemerintah untuk menjelaskan secara komprehensif berbagai isu HAM yang ada di Tanah Air.
Selama ini, sejumlah peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia kerap bergulir dalam rapat Dewan HAM PBB.
Baca juga: Indonesia resmi diajukan sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB
“Misalnya soal Papua, soal orang hilang. Penyudutan terhadap pelanggaran HAM di Indonesia tidak pernah berhenti,” terang legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat XI itu dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Sabtu.
Posisi tersebut, lanjut Oleh, juga dapat menjadi alat propaganda positif, khususnya untuk mengembalikan citra Indonesia di mata internasional.
“Jika Indonesia terpilih, maka level kepercayaan dunia terhadap Indonesia dalam diplomasi global juga meningkat,” beber mantan anggota DPRD Jawa Barat itu.
Baca juga: China dukung Indonesia jadi Ketua Dewan HAM PBB
Selain itu, kata Oleh, masuknya Indonesia sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB membuka peluang untuk meningkatkan posisi Indonesia di kancah global. Dengan demikian, kesempatan tersebut dinilai dapat membawa Indonesia masuk ke dalam jajaran Dewan Keamanan Tetap PBB yang memiliki hak veto.
“Karena jumlah penduduk Indonesia dan jumlah muslim yang termasuk terbesar,” ujar Oleh.
Seperti diberitakan, masuknya Indonesia sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB periode 2026 diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara Asia-Pasifik untuk dipilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB.
Baca juga: Indonesia targetkan jabatan Presiden Dewan HAM PBB pada 2026
Keterpilihan negara yang dinominasikan akan diputuskan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Bila mandat tersebut jatuh ke Indonesia, Sugiono mengatakan jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diisi oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.
Pada periode 2024–2026, Indonesia berstatus sebagai anggota Dewan HAM PBB. Indonesia terpilih sebagai anggota setelah memperoleh 186 suara dari total 192 negara yang hadir dalam pemilihan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada 10 Oktober 2025. Indonesia tercatat pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB pada periode 2006–2007, 2007–2010, 2011–2014, 2015–2017, dan 2020–2022.
Baca juga: Menko Yusril: Target RI jadi presiden Dewan HAM PBB keinginan bersama
Baca juga: Utusan Khusus Australia dukung Indonesia jadi ketua Dewan HAM PBB
Pewarta: Walda Marison
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
