Istanbul (ANTARA) - Partai Komunis Kuba telah menyetujui paket reformasi ekonomi dan sosial yang komprehensif guna memperluas peran modal swasta dan mekanisme pasar seiring dengan krisis ekonomi terburuk yang dialami pulau itu dalam beberapa dekade, menurut media resmi.
Komite Sentral Partai Komunis menyetujui 176 usulan reformasi yang dikelompokkan menjadi 23 bidang selama sesi pleno luar biasa pada Rabu (17/6), menurut laporan Granma, surat kabar resmi partai pada Kamis (18/6).
Langkah-langkah tersebut dimaksudkan tidak hanya untuk mengatasi kesulitan ekonomi saat ini, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, menurut laporan tersebut.
Reformasi tersebut mencakup berbagai sektor, termasuk perencanaan ekonomi, hubungan kepemilikan, pertanian, kebijakan tenaga kerja dan upah, energi, investasi asing, perdagangan luar negeri, pariwisata, transportasi, perpajakan, perbankan dan keuangan.
Reformasi itu juga mencakup langkah-langkah terkait transformasi digital, kecerdasan buatan, ekonomi berbasis pengetahuan, statistik, dan pengawasan regulasi.
Menurut Escambray, surat kabar provinsi milik negara yang mengutip Cubadebate, situs berita milik negara Kuba, paket tersebut akan membentuk kembali struktur bisnis negara, memperluas peluang bagi modal swasta, dan mengakui mekanisme pasar sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien.
Para pejabat Kuba mengatakan langkah-langkah tersebut bukan penyimpangan dari model sosialis negara dan tetap konsisten dengan konstitusi.
Namun, mereka mengakui bahwa implementasinya akan membutuhkan perubahan legislatif, termasuk amandemen terhadap peraturan yang ada dan pengesahan undang-undang baru.
Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengatakan bahwa keadaan Kuba saat ini membutuhkan tindakan mendesak.
Menurut Granma, dia mengatakan negara tersebut membutuhkan agenda ekonomi yang mendalam dan tangkas yang dapat diimplementasikan dalam jangka pendek, menggabungkan stabilisasi makroekonomi, insentif untuk meningkatkan produksi, kepastian hukum, promosi investasi, penggunaan teknologi yang lebih besar, dan pelindungan sosial yang terarah.
Perdana Menteri Manuel Marrero Cruz mengatakan usulan tersebut dimaksudkan tidak hanya untuk membantu negara mengatasi tantangan saat ini tetapi juga untuk mendorong pembangunan di masa depan, menurut Kepresidenan Kuba.
Kepresidenan mengatakan paket reformasi tersebut kini akan diajukan ke Majelis Nasional.
Langkah-langkah itu diambil ketika Kuba menghadapi apa yang digambarkan oleh para pejabat sebagai krisis multidimensional terparah sejak "Periode Khusus" yang mengikuti runtuhnya Uni Soviet pada 1990-an.
Media resmi melaporkan bahwa ekonomi mengalami kontraksi tajam pada paruh pertama 2026, sementara pemadaman listrik harian rata-rata mencapai 20 jam dan defisit listrik negara meningkat menjadi 1.955 megawatt.
Otoritas Kuba menyalahkan sebagian besar kemerosotan tersebut pada tindakan AS yang lebih ketat, dengan mengatakan bahwa Washington telah mengganggu pasokan minyak, menekan perusahaan yang berbisnis dengan Kuba, dan membatasi akses pulau itu ke kredit dan pembiayaan internasional.
Gedung Putih mengatakan pada 1 Mei bahwa Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan sanksi baru terhadap pejabat dan entitas Kuba, dengan alasan penindasan dan ancaman terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri AS.
Pada Januari, Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan keadaan darurat nasional dan menetapkan mekanisme untuk mengenakan tarif pada barang-barang dari negara-negara yang menjual atau memasok minyak ke Kuba, menurut Gedung Putih.
Sumber: Anadolu
Baca juga: China dukung nota kesepahaman AS-Iran
Baca juga: Iran: Lalu lintas Selat Hormuz akan ditingkatkan secara bertahap
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
