Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam mengeluhkan kecilnya anggaran institusi pengawasan kepolisian, sementara tugasnya cukup berat sehingga memerlukan dukungan finansial yang kuat.
“Anggaran kami kecil, setahun itu kisaran Rp14 miliar hingga Rp16 miliar. Ini, kecil dibandingkan saat saya di Komnas HAM yang anggarannya bisa Rp102 miliar hingga Rp108 miliar kala itu,” kata dia, di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan anggaran Rp14 miliar ini bukan hanya untuk pendampingan kasus tapi semua anggaran itu digunakan untuk kebutuhan Kompolnas baik membayar gaji, listrik, air dan macam-macam.
“Jadi, anggaran ini kecil,” katanya.
Ia mengatakan jika merindukan institusi Polri yang profesional maka Kompolnas ini harus diperkuat baik secara kewenangan maupun kelembagaan.
Baca juga: Rapat perdana Kompolnas, Menko Polkam pastikan ada pembenahan
“Kompolnas penting untuk diperkuat. Tidak hanya soal kewenangan tapi juga soal kelembagaan,” katanya.
Ia bercerita ada enam komisioner yang sehari-hari mengurus 200 juta orang yang berpotensi berhubungan dengan kepolisian, tugas kepolisian yang banyak dan juga persoalan hukum.
Menurut dia, ini tentu berat agar institusi ini bisa tampil memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
“Jika dibandingkan dengan saat saya di Komnas HAM, jauh baik dari sisi anggaran maupun kewenangan,” katanya.
Sementara itu, terkait dengan ada yang menyebutkan Kompolnas tidak ada manfaatnya, dia menilai hal itu sebagai sebuah sapaan baik dan harus dilihat tidak bermanfaat itu ukurannya apa.
Baca juga: Polda Metro terkendala anggaran tangani perkara
“Kalau ukurannya orang yang salah harus dihukum dan itu ke Kompolnas maka itu keliru. Harusnya itu ke kejaksaan, kepolisian, hakim,” kata dia.
Ia menegaskan Kompolnas bekerja untuk memastikan kerja-kerja polisi agar maksimal sehingga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Selain itu, pengaduan yang masuk ke Kompolnas semakin lama semakin banyak dan pihaknya memastikan kasus-kasus yang tak mendapatkan perhatian publik, itu juga harus maksimal.
“Saat ini banyak kasus yang sebenarnya tidak mendapatkan perhatian publik dan ini tentu harus ada solusinya,” kata dia.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) yang juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Polri merupakan kepolisian tersentralisasi terbesar kedua di dunia dengan jumlah personel mencapai 464 ribu orang lebih sehingga perlu dilakukan pengawasan yang kuat.
Menurut dia, dengan jumlah personel sekitar 464 ribu orang mereka harus bertugas untuk menjangkau 285 juta masyarakat Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia.
Kapolri periode 2016-2019 tersebut menilai tugas Polri tidaklah mudah dan banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul ke permukaan sehingga diperlukan pengawasan yang ketat agar tak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Polri.
“Irwasum Polri, Kompolnas, bahkan pengguna media sosial mesti berkolaborasi untuk mengawasi kepolisian agar jadi lebih profesional,” kata dia.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
