Jakarta (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI meminta pihak keamanan memastikan penempatan personel TNI dan Polri di kompleks parlemen pascademonstrasi tidak menghambat aktivitas wartawan maupun pegawai di sana.
Wakil Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan pentingnya keseimbangan antara perlindungan keamanan dengan kelancaran aktivitas publik dan pers di area parlemen.
“Jangan sampai itu menjadi hambatan bagi teman-teman wartawan bekerja, tetapi keamanan juga tetap penting,” kata Andreas di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan kondisi keamanan yang tampak tenang tidak selalu berarti tanpa potensi gangguan sehingga penempatan aparat keamanan harus mempertimbangkan faktor intelijen.
“Kita punya fungsi intelijen. Kalau intelijen bekerja maksimal, kita bisa mendeteksi potensi ancaman sejak dini,” ujarnya.
Menurut Andreas, aparat keamanan juga harus transparan dan profesional dalam menentukan kapan penarikan pasukan dilakukan dan kapan perlu tetap berjaga.
“Selama ini kan kita punya fungsi keamanan yang seharusnya bisa menjaga. Kita semua bekerja di sini perlu situasi yang aman,” kata dia.
Selain itu, Komisi XIII juga berharap koordinasi keamanan di kompleks parlemen terus dievaluasi agar tidak menimbulkan kesan represif atau menghalangi kebebasan pers.
Menurut Andreas, situasi aman bukan hanya yang terlihat tetapi juga yang tidak terlihat oleh mata. Ia menyorot pentingnya aparat dalam menjaga keseimbangan antara pengamanan dengan keterbukaan publik.
Ia menambahkan Komisi XIII akan memantau situasi keamanan di kompleks parlemen secara berkala dan menyampaikan masukan bila diperlukan kepada instansi terkait.
Baca juga: Komisi XIII DPR: Negara harus temukan tiga orang hilang pascademonstrasi
Baca juga: Komisi XIII DPR akan bicarakan usul Pigai soal lapangan demo di DPR
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
