Medan (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti meminta pemangku kepentingan untuk memperkuat sosialisasi kepada masyarakat agar mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sumatera Utara.
"Perlu adanya penyadaran semua elemen, baik dari DPR, Kementerian Imigrasi, pemerintah daerah setempat," ujar Rinto saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumut di Medan, Kamis.
Rinto mengatakan semua pemangku kepentingan tersebut untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kerja di luar negeri yang sesuai prosedural.
Menurut dia, adanya sosialisasi tersebut agar mencegah masyarakat yang bekerja di luar negeri menjadi legal, bukan menjadi imigran gelap atau menjadi korban TPPO.
"Di imigrasi memiliki desa binaan yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi kepada warga dalam pembuatan paspor maupun visa untuk ke luar negeri yang salah satunya untuk bekerja," ucapnya.
Sehingga, menurut dia, dengan adanya desa binaan itu sangat penting untuk bekerja di luar negeri sesuai prosedur guna berjalan dengan baik.
Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan berharap kasus tindakan TPPO di wilayah Sumut tidak terulang kembali.
Untuk itu, ia meminta pihak imigrasi agar dilakukan penertiban paspor sesuai dengan persyaratan bekerja ke luar negeri.
"Perlu pengawasan yang lebih ketat semua lintas sektor baik pemerintah, imigrasi, Polri dan lainnya untuk mencegah TPPO," ucapnya.
Kunjungan kerja spesifik itu juga dihadiri anggota DPR RI Rapidin Simbolon, Samsul Bahri Tiyong, Yan Parmenas Mandenas, Elpisina, Hamid Noor Yasin, Edison Sitorus, Raja Faisala Manganju Sitorus dan Teuku Ibrahim.
Baca juga: Menteri P2MI: Perkuat kolaborasi institusi pengawasan siber cegah TPPO
Baca juga: Polda Sumut tangkap agen berangkatkan tujuh migran ilegal ke MalaysiaBaca juga: Kejati Sumut terima berkas tahap II mantan Bupati Langkat
Baca juga: Polda NTB pantau 56 pekerja migran korban TPPO di Lampung dan Sumut
Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
