Jakarta (ANTARA) - Komisi XII DPR RI berharap uji kelayakan dan kepatutan Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dapat menghasilkan calon anggota yang visioner, progresif, dan memiliki komitmen kuat dalam bidang ketahanan energi nasional.
“Kita ingin Komite BPH Migas yang terpilih punya visi besar, berani melakukan terobosan, dan mendukung agenda ketahanan energi nasional sekaligus transisi menuju energi bersih,” kata Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Indonesia menghadapi tantangan besar di sektor energi. Ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi, sementara pemerintah tengah mendorong transisi energi baru terbarukan. Di sisi lain, fluktuasi harga minyak dunia memengaruhi stabilitas pasokan energi.
Menurut dia, kondisi tersebut menuntut BPH Migas untuk benar-benar menjalankan fungsi pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama yang bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan mendukung ketahanan energi nasional.
Ke depan, kata Bambang, BPH Migas tidak bisa bekerja dengan pola lama. Dalam hal ini, ia mengingatkan perlunya transformasi digital yang menyeluruh.
“Aplikasi XStar, integrasi big data, penggunaan IoT, dan sistem pengawasan real-time (waktu nyata) harus menjadi prioritas utama agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan,” ucapnya.
Baca juga: Banten-BPH Migas sepakati kerja sama perkuat distribusi BBM subsidi
Bambang juga menekankan pentingnya keterbukaan data distribusi BBM bersubsidi. Integrasi data antara BPH Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina, pemerintah, dan aparat penegak hukum perlu diwujudkan dalam bentuk digital yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi.
“Kalau data penyaluran BBM bisa dipantau masyarakat secara real-time, penyimpangan akan semakin sulit terjadi. Ini langkah konkret untuk menciptakan tata kelola energi yang bersih dan berkeadilan,” ucapnya.
Di samping itu, dia mendorong anggota Komite BPH Migas yang akan terpilih untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
Kolaborasi erat antara BPH Migas, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dinilai penting untuk memastikan tidak ada celah penyalahgunaan serta menjamin energi bersubsidi sampai ke masyarakat yang berhak.
Diketahui Komisi XII DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon ketua dan anggota Komite BPH Migas tahun 2025–2029 pada Senin ini.
Baca juga: BPH Migas-Pertamina perkuat pengawasan BBM subsidi lewat akses CCTV
Baca juga: Integrasi aplikasi XSTAR-KUSUKA permudah nelayan akses BBM subsidi
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
