Padang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta Kementerian Kebudayaan RI agar segera melakukan uji publik sejarah nasional yang kini tengah ditulis ulang oleh pihak Kementerian terkait.
"Kami usulkan agar Kementerian segera melakukan uji publik agar terlihat respon dari masyarakat terhadap sejarah yang ditulis ulang," kata Kurniasih usai kunjungan kerja di Kampus Unand Padang, Kamis.
Ia mengatakan dengan uji publik maka masyarakat nanti akan memberikan testimoni, serta masukan-masukan yang diperlukan terkait konten yang ditulis.
Dirinya juga meyakini lewat uji publik maka hal-hal yang bersifat kontroversi juga bisa dibahas serta dikoreksi bersama dengan dasar dan fakta yang kuat.
"Komisi X sudah menyampaikan ini (uji publik) kepada Menteri, nanti keputusan dibuat setelah lewat fase uji publik," jelasnya.
Baca juga: Puan ingatkan tak ada sejarah dihilangkan yang rugikan pihak tertentu
Legislator dari PKS itu juga menyatakan bahwa penulisan ulang sejarah nasional yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan harus benar-benar mengakomodir masukan berbagai pihak serta kalangan.
Demi menyerap banyak masukan itu jugalah maka Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kampus Unand Padang pada Kamis (3/7) untuk menggelar forum yang dihadiri oleh para akademisi, sejarawan, serta budayawan.
Selain Kurniasih Mufidayati, kunjungan kerja juga dihadiri oleh anggota Komisi X lainnya yakni Mercy Chriesty Barends, Melly Goeslaw, Dewi Coryati, dan Ilham Permana.
Rektor Unand Efa Yonnedi mengaku sangat terhormat telah dijadikan sebagai satu dari tiga universitas yang ditunjuk sebagai tuan rumah dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di masa persidangan.
Baca juga: Penulisan ulang sejarah nasional capai 80 persen
Ia mengatakan kegiatan tersebut memiliki makna strategis dan historis bukan hanya bagi dunia akademik, tetapi juga bagi masa depan bangsa.
"Upaya penulisan ulang Sejarah nasional yang sedang digagas saat ini merupakan tonggak penting dalam membentuk identitas bangsa yang inklusif, adil, dan berpijak pada keberagaman narasi lokal," jelasnya.
Ia menyatakan Unand sebagai perguruan tinggi tertua di luar pulau Jawa memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga, mengkaji, dan mengembangkan sejarah lokal serta budaya Minangkabau sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia.
Pihaknya meyakini bahwa penulisan sejarah yang adil harus membuka ruang bagi suara-suara dari daerah, perempuan, komunitas adat, dan kelompok marjinal lainnya.
Baca juga: Refleksi tentang ambivalensi penulisan ulang sejarah Indonesia
"Kami menyambut baik semangat yang diusung oleh Komisi X DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, memastikan agar proses penulisan sejarah ini dilakukan secara ilmiah, partisipatif, dan bebas dari politisasi," ujarnya.
Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
