Beijing (ANTARA) - Delapan dekade yang lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lahir dari abu Perang Dunia II, membuka babak baru dalam upaya kolektif umat manusia untuk mewujudkan perdamaian, keamanan, dan pembangunan.
Kini, saat para pemimpin dunia berkumpul di New York untuk memperingati hari jadinya yang ke-80, apa yang menjadi pertanyaan utama sudah jelas, yaitu bagaimana cara untuk membangun sistem tata kelola global yang lebih efektif dan inklusif.
Pertaruhannya tidak pernah setinggi ini.
Mentalitas Perang Dingin, hegemonisme, dan proteksionisme yang kembali mencuat mengikis rasa saling percaya, memicu gesekan geopolitik, serta memperdalam defisit perdamaian, pembangunan, dan tata kelola.
Pada saat bersamaan, negara-negara berkembang masih kurang terwakili dalam pengambilan keputusan global, sementara otoritas dan efektivitas PBB menghadapi tekanan yang semakin besar.
Apa yang dibutuhkan dunia saat ini bukanlah berkurangnya multilateralisme, tetapi lebih banyak multilateralisme.
Memperkuat peran sentral PBB dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB merupakan cara terbaik untuk menghormati misi pendiriannya.
Dengan landasan ini, China telah mengajukan Inisiatif Tata Kelola Global (Global Governance Initiative/GGI), yang menawarkan jalan ke depan yang tepat waktu dan konkret.
Inisiatif tersebut bertumpu pada lima konsep inti, yaitu berpegang teguh pada kesetaraan kedaulatan, mematuhi aturan hukum internasional, mempraktikkan multilateralisme, mengadvokasi pendekatan yang berpusat pada rakyat, dan berfokus pada pengambilan aksi nyata.
Sepenuhnya selaras dengan Piagam PBB, prinsip-prinsip ini memberikan sebuah kerangka kerja untuk mewujudkan tata kelola global yang lebih adil, lebih inklusif, dan lebih efektif.
Pada intinya, GGI merupakan barang publik global lainnya yang ditawarkan China kepada dunia.
Relevansinya ditekankan oleh krisis-krisis yang terjadi pada zaman kita.
Mulai dari konflik dan kelaparan di Gaza, darurat iklim yang semakin parah di Kutub Utara, hingga potensi disruptif dari kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), tantangan-tantangan yang ada saat ini memiliki keterkaitan kuat dan menuntut solusi yang kooperatif.
Tanpa aksi nyata, ambisi untuk menyempurnakan tata kelola hanya akan menjadi omong kosong belaka.
Tema Sidang Umum PBB tahun ini, yakni "Bersama lebih baik: 80 tahun dan seterusnya untuk perdamaian, pembangunan, dan hak asasi manusia" (Better together: 80 years and more for peace, development and human rights), mencerminkan urgensi dari momen tersebut.
Merevitalisasi kerja sama multilateral merupakan satu-satunya jalan ke depan, dan GGI menawarkan cetak biru praktis untuk memandu upaya tersebut.
Pada momen yang sangat penting ini, dunia harus memperbarui nilai-nilai solidaritas dan kerja sama yang menjadi fondasi PBB.
Dengan merangkul GGI dan berkomitmen pada konsultasi, kontribusi bersama, dan manfaat bersama, umat manusia dapat membangun sebuah sistem tata kelola yang mampu mewujudkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran bersama yang berkelanjutan bagi semua pihak. Selesai
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
