Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengatakan terdapat potensi ekonomi dari upaya restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove yang dapat menjadi salah satu fokus investasi berkelanjutan dunia usaha.
Dalam acara ESG Sustainable Forum 2025 dipantau daring dari Jakarta, Jumat, Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH Sigit Reliantoro mengatakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan restorasi gambut seluas 4,1 juta hektare yang berpotensi berhasil mengurangi emisi sekitar 302,9 juta ton CO2 per tahun.
"Ini membuka peluang perdagangan karbon senilai Rp48 triliun sampai Rp184 triliun per tahun. Sehingga sebetulnya kita juga berharap bapak/ibu sekalian dalam melaksanakan ESG sudah mulai melirik kepada restorasi ekosistem gambut sebagai bagian dari strategi ESG," kata Sigit.
ESG atau Environmental, Social, and Governance atau lingkungan hidup, sosial dan tata kelola merupakan panduan praktik perusahaan untuk pengambilan keputusan dalam berbisnis dan berinvestasi.
Tidak hanya itu, jelas Sigit, terdapat juga potensi keikutsertaan dunia usaha dalam upaya rehabilitasi mangrove yang diperkirakan memerlukan pembiayaan 3.900 dolar AS per hektare. Namun, di saat bersamaan nilai ekosistem tersebut akan meningkat sekitar 15 ribu dolar AS per hektare per tahun dan 50 ribu dolar AS per hektare jika dikombinasikan dengan silvofishery, sebuah sistem budaya ikan dengan mempertahan ekosistem mangrove.
Pemulihan pesisir juga diperkirakan menghasilkan 6.760 dolar AS per hektare, yang dihasilkan dari hasil sektor perikanan dan penyimpanan karbon di ekosistem tersebut. Indonesia sendiri memiliki luasan mangrove sekitar 3 juta hektare dengan jenis tutupan yang beragam.
"Yang bisa dimanfaatkan bagi bapak/ibu sekalian untuk offset dan perdagangan karbon," tutur Sigit.
Dia mengatakan hal itu sejalan dengan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai oleh Indonesia, dalam bentuk ekonomi hijau dan ekonomi biru. Indonesia juga sudah memulai perdagangan karbon tidak hanya untuk tingkat domestik, tapi juga perdagangan internasional yang diluncurkan pada Januari 2025.
Baca juga: KLH terus awasi TPA "open dumping", targetkan selesai akhir Februari
Baca juga: Menteri LH nyatakan siap tindak tegas kegiatan reklamasi tidak berizin
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
