Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menjalin kerja sama dengan Konservasi Indonesia (KI) untuk mendukung pengendalian perubahan iklim dan operasionalisasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) mencakup penyusunan teknis, hingga tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
"Nilai ekonomi karbon di Indonesia memiliki potensi besar, namun juga menghadapi tantangan yang kompleks. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, pelaku usaha, mitra pembangunan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa perdagangan karbon dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat," ujar Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH Ary Sudijanto dalam penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan kesepakatan itu ditujukan untuk mendukung penguatan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan data serta informasi untuk mendorong implementasi instrumen NEK secara efektif di tingkat nasional dan daerah.
Ruang lingkup kolaborasi itu, jelasnya, juga mencakup dukungan keahlian dalam agenda internasional, termasuk Mutual Recognition dengan skema sertifikasi karbon internasional dan partisipasi Indonesia dalam mekanisme bilateral, regional, hingga multilateral seperti Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).
Baca juga: RI tegaskan transisi energi dan iklim sebagai prioritas nasional
Hal itu menandakan posisi Indonesia yang semakin proaktif dalam diplomasi iklim global dengan tetap menjaga kepentingan nasional.
"Tujuannya adalah memastikan seluruh komponen kebijakan dan program berjalan selaras dan terintegrasi demi mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional. NEK bukan hanya soal mekanisme pasar, tetapi fondasi dari pengelolaan iklim nasional yang efektif dan berkelanjutan," jelasnya.
Dukungan teknis dan keilmuan dari mitra seperti ini sangat penting dalam memperkuat kredibilitas sistem ini di mata dunia.
Dalam kesempatan yang sama, Senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany, menilai kolaborasi itu merupakan komitmen nyata KI dalam mendukung agenda iklim nasional maupun global melalui pendekatan berbasis sains dan kemitraan.
Baca juga: Pemerintah masuki tahap akhir selesaikan dokumen iklim Second NDC
"Melalui kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Indonesia mendukung pencapaian NDC Indonesia yang menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89 persen melalui upaya mandiri, dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional, untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060, serta pelaksanaan kebijakan NEK dengan potensi diperkirakan mencapai USD 16,7 miliar pada tahun 2030," tutur Meizani.
Baca juga: Wamen LH: RI siap usung isu pendanaan dan kepemimpinan iklim di COP30
Selain mendukung penyusunan kebijakan dan penguatan sistem NEK, KI juga akan terlibat dalam diseminasi informasi dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan. Laporan capaian dan evaluasi akan disampaikan secara berkala sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
