Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menerima masukan soal fasilitas kesehatan di wilayah Papua dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming yang mengunjungui wilayah Papua pada 16–18 September 2025.
Ribka mengatakan Wapres telah memberikan sejumlah arahan untuk peningkatan di berbagai sektor usai menyambangi sejumlah lokasi di wilayah Papua.
“Banyak fasilitas kesehatan, rumah sakitnya itu fisiknya harus diperbaiki, tata kelolanya, manajemen, dan seterusnya. Tadi kami bertemu dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) di sini, banyak juga hal-hal yang harus kita selesaikan,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Kamis..
Hal itu disampaikannya usai mendampingi Wapres pada rapat terbatas bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Penjabat (Pj.) Gubernur Papua, para bupati/wali kota se-Provinsi Papua, serta Forkopimda Provinsi Papua di Gedung Negara, Kota Jayapura.
Ia juga mengatakan Kemendagri akan segera menggelar rapat teknis lintas kementerian untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Wapres tersebut.
“Banyak hal yang harus diperbaiki. Ini sudah dicatat, kami akan kembali ke Jakarta, kami akan lakukan rapat teknis dalam waktu yang singkat,” ujarnya
Sebelumnya, Wapres telah lebih dulu mengunjungi Provinsi Papua Selatan. Di daerah tersebut, Ribka menyebut banyak fasilitas sekolah yang perlu dibenahi.
Hal serupa juga terlihat pada sarana kesehatan yang dinilai harus diperbaiki, baik dari sisi fisik maupun tata kelola dan manajemen.
Dalam rangkaian kunjungan ke wilayah Papua, Wapres Gibran meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan. Selain itu, turut dibahas pula persoalan Transfer ke Daerah (TKD).
Ribka menambahkan, arahan yang disampaikan Wapres Gibran akan segera ditindaklanjuti, terutama terkait bidang pendidikan dan kesehatan.
Sedangkan mengenai TKD, pembahasannya akan melibatkan berbagai kementerian, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ia menegaskan, koordinasi di tingkat pemerintah pusat akan dilakukan secara berkesinambungan dan intensif.
“Kami akan terus melakukan koordinasi di pusat,” tuturnya.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
