Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta persetujuan Komisi IV DPR RI mengenai tambahan anggaran Rp2 triliun yang bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah Spanyol untuk membangun 10 unit kapal pengawas terintegrasi hingga pembelian drone.
"Kami memohon dukungan dan persetujuan Komisi IV DPR RI terhadap usulan tambahan anggaran KKP tahun anggaran 2025 sebesar Rp2 triliun yang bersumber dari pinjaman Pemerintah Spanyol," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu.
KKP meminta tambahan anggaran Rp2 triliun untuk proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS) atau sistem pengawasan kelautan dan perikanan yang terintegrasi.
Trenggono menyebutkan, KKP saat ini hanya memiliki 34 kapal dengan usia rata-rata lebih dari 15 tahun, namun tetap beroperasi optimal. Sementara idealnya diperlukan sekitar 70 kapal untuk mengawasi enam zona penangkapan dari Sabang hingga Merauke.
Baca juga: KKP mengungkap kronologi kapal pengawas dibakar saat operasi di Sumbar
Dia menyampaikan, pinjaman dari pemerintah Spanyol untuk pembangunan 10 unit kapal, empat kapal diantaranya akan dibangun di Spanyol lalu enam kapal dibangun di dalam negeri.
Ia menjelaskan, program tersebut direncanakan berlangsung selama tiga tahun dan akan mulai dijalankan pada 2025, dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2028.
"Kebetulan saya punya Pak Wamen (Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan) yang sangat ahli di bidang perkapalan, tentu saya kira ini nanti akan lebih cepat sekali beliau untuk melakukan pengawasan. Dan kemudian sekaligus juga memimpin langsung proses pengadaan ini sendiri," jelasnya.
Ia menyebutkan ruang lingkup dari rencana penggunaan pinjaman Rp2 triliun mencakup pembangunan 10 unit kapal, pembangunan sistem surveillance terpadu, termasuk maritime integrated system, secure data infrastructure, regional monitoring center, intelligent room, dan pengadaan drone untuk mendukung pengawasan berbasis udara.
Baca juga: KPK panggil mantan Direktur Kapal Pengawas KKP jadi saksi kasus SKIPI
Kemudian peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan melalui integration of command and control system antara pusat dan daerah.
"Total investasi proyek ini mencapai Rp5,828 triliun dengan sumber pendanaan dari pinjaman Pemerintah Spanyol. Dari jumlah tersebut alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp2 triliun kami ajukan untuk mendapat persetujuan Komisi IV DPR RI," tutur Trenggono.
Menurutnya program MFISS akan memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan efektivitas pengawasan laut melalui koordinasi data real time antara kapal pengawas, radar, satelit, dan sistem intelligent maritime.
Selain itu, penguatan penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing secara cepat dan berbasis bukti digital, peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari sektor kelautan dan perikanan karena meningkatnya kepatuhan pelaku usaha.
Baca juga: KKP: Kontrak pengadaan kapal pengawas dengan Spanyol telah diteken
Berikutnya pelindungan nelayan dan wilayah perikanan nasional dari praktek pencurian ikan oleh kapal asing serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui keberlanjutan stok ikan dan stabilitas kegiatan penangkapan ikan nasional.
"Kami memastikan pelaksanaan proyek ini akan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Seluruh tahapan mulai dari pengadaan hingga operasionalisasi sistem akan dikawal dengan prinsip-prinsip good governance," tegasnya.
KKP juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk memastikan mekanisme penarikan pinjaman dilakukan secara hati-hati dan efisien sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani.
Baca juga: KKP ungkap semua kapal pengawas perikanan sudah gunakan Starlink
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
