Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2026 untuk empat program prioritas.
"Pada kesempatan ini izinkan kami mengajukan usulan tambahan anggaran pada pagu anggaran KKP tahun 2026, pertama usulan tambahan anggaran untuk program prioritas strategis kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp13,11 triliun untuk mendanai empat program prioritas yang menjadi direktif Presiden RI dalam rangka mendukung swasembada pangan," ujar Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.
Adapun keempat program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) antara lain Program Pengembangan Tambak Garam menuju Swasembada Garam, Pembangunan 500 Kampung Nelayan Merah Putih.
Kemudian Pengembangan dan Operasional Budidaya Nila Ikan Salin di Karawang sebagai center of excellence dan Revitalisasi Peralatan Laboratorium Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan.
Sedangkan usulan tambahan anggaran untuk pemenuhan belanja pegawai, operasional perkantoran, operasional kapal pengawas, operasional pendidikan, pelayanan publik dan perizinan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun depan sebesar Rp8,98 triliun.
Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Menteri Keuangan tertanggal 15 Mei 2025, KKP mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp3,61 triliun.
Baca juga: Menteri KP siap diversifikasi pasar baru untuk ekspor perikanan
Sesuai Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tertanggal 15 Mei 2025, maka pagu indikatif yang ada saat ini di semua K/L hanya digunakan untuk pemenuhan belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran dan belanja program prioritas sesuai dengan direktif Presiden RI secara minimalis.
Tema Rencana Kerja Pemerintah pada tahun depan yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas adalah Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.
Sebagai informasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 menjadi panduan penting untuk menjaga arah pembangunan nasional dalam situasi global yang penuh ketidakpastian.
Menurut dia, tantangan global dan ketimpangan antar wilayah hanya dapat diatasi melalui transformasi menyeluruh dan kolaborasi lintas sektor.
Strategi Kementerian PPN/Bappenas adalah memastikan transformasi menyeluruh, dari sosial, ekonomi, hingga tata kelola, agar kita mampu menghadapi dinamika global dan tetap tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. Tema RKP 2026 menitikberatkan pada kedaulatan pangan dan energi, serta penguatan ekonomi yang produktif dan inklusif sebagai fondasi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Baca juga: KKP-SEAFDEC kolaborasi kurangi pencemaran mikroplastik di laut
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
