Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan tindakan premanisme oleh oknum organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk yang mengganggu pembangunan fasilitas manufaktur mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat, harus segera diselesaikan karena dapat mengganggu iklim investasi.
"Semuanya harus sesuai dengan iklim investasi. Jika ada satu, dua, di antara hal-hal tersebut, tentu saja itu harus segera diselesaikan, termasuk oleh kelompok kekuatan masyarakat atas nama apa pun," kata Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Sebab, kata dia, investasi merupakan instrumen penting bagi pembangunan ekonomi masyarakat di tanah air.
Untuk itu, dia menekankan agar iklim investasi di tanah air dapat terus dijaga, baik melalui peraturan maupun daya dukung yang memadai.
Baca juga: Bupati Subang sebut aksi premanisme di pabrik BYD sudah diselesaikan
Dia menyampaikan daya dukung yang memadai bagi iklim investasi di tanah air menyangkut aspek sosial, transportasi, hingga infrastruktur.
"Ada kondisi sosial masyarakat yang juga harus kondusif. Tidak cukup masyarakat kondusif, tapi ternyata ada persoalan infrastruktur yang rusak sehingga mengganggu akses ataupun transportasi," tuturnya.
Dia mengingatkan pula bahwa semua aspek daya dukung tersebut harus paralel satu sama lain terhadap iklim investasi di tanah air.
"Jalan rusak, masyarakat bagus, tapi peraturan-peraturan pemerintahnya (malah justru) tidak paralel dengan iklim investasi," kata dia.
Baca juga: Dedi Mulyadi sebut persoalan pabrik BYD di Subang akibat calo tanah
Adapun kabar adanya gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) berbentuk premanisme pada pabrik perusahaan mobil listrik asal China itu sebelumnya disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.
Eddy mengungkap pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat diganggu ormas berbentuk aksi premanisme. Kabar ini didapatkan Eddy saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.
“Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini, jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” imbuh Eddy melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Minggu (20/4).
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025
