Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya verifikasi data dalam pelaksanaan program bantuan sosial (bansos) menyusul analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan adanya pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penerima bansos jenis bantuan subsidi upah (BSU).
"Kalau saya tetap berharap, mengimbau, bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Dia mengingatkan proses verifikasi data yang akurat dan terkini harus menjadi diutamakan Pemerintah sebelum mengambil keputusan untuk mengubah atau melanjutkan suatu program bantuan.
“Jadi verifikasi data dulu jangan sampai mengubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar karena data itu yang paling penting sebagai pegangan," ujarnya.
Hal tersebut, kata dia, sebagaimana yang ia lakukan ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dahulu.
"Biasanya waktu saya menjadi Menko, Menko mengkoordinasikan semua kementerian tersebut berdasarkan data yang terbaru itu untuk apakah kemudian memutuskan program tersebut akan diubah, diganti atau diperbaiki, atau dievaluasi dan lain-lain sebagainya," tuturnya.
Puan juga mengingatkan agar program-program bansos yang dijalankan pemerintah tidak salah sasaran, tetapi harus dipastikan masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut.
"Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan, malah orang yang tidak berhak mendapatkan program-program tersebut," ucapnya.
Untuk itu, dia kembali menyerukan agar pemerintah memprioritaskan evaluasi dan perbaikan data sebagai dasar utama dalam melaksanakan program kebijakan sosial.
“Jadi tolong perbaiki dulu datanya, evaluasi datanya," kata Puan.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap sejumlah temuan anomali dalam rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang disalurkan oleh Kementerian Sosial, termasuk penerima yang masih bermain judi online (judol) hingga memiliki saldo puluhan juta rupiah.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan dari sekitar 10 juta rekening yang dianalisis, sebanyak 1,7 juta tidak teridentifikasi menerima bansos, sementara 8,3 juta sisanya tercatat menerima bansos.
“Namun dari jumlah tersebut, kami masih menemukan sekitar 78 ribu penerima bansos yang pada semester I 2025 terindikasi aktif bermain judi online,” kata Ivan ditemui selepas pertemuan dengan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Jakarta, Kamis ( 7/8).
PPATK juga mendeteksi sejumlah rekening penerima dengan status pekerjaan tidak wajar, seperti 27.932 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, dan lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial, yang seluruhnya masuk dalam daftar penerima bansos.
Selain itu, kata dia, ditemukan pula 56 rekening penerima bansos dengan saldo di atas Rp50 juta. “Ini jadi catatan penting yang kami sampaikan ke Kemensos untuk dilakukan verifikasi ulang dan ground-checking,” ujar Ivan.
Baca juga: Puan minta kasus kematian Prada Lucky bahan evaluasi sistem pembinaan
Baca juga: Ketua DPR harap IP CEPA perlancar perdagangan RI-Peru
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
