Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital membahas strategi pemerataan internet dengan Bank Dunia, termasuk rencana optimalisasi spektrum frekuensi serta keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur digital.
Dikutip dari rilis pers, Senin, pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan perwakilan Bank Dunia ini menyoroti langkah-langkah konkret untuk meningkatkan penetrasi broadband di wilayah terpencil dan memastikan kebijakan digital yang lebih efektif.
"Kami berkomitmen untuk mempercepat akses internet merata di seluruh Indonesia dengan kebijakan spektrum yang optimal dan dukungan dari sektor swasta. Kolaborasi dengan Bank Dunia menjadi bagian penting dalam merancang strategi terbaik untuk mencapai tujuan ini," ujar Meutya saat bertemu dengan perwakilan Bank Dunia di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Senin.
Kebijakan broadband yang dikembangkan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjadi salah satu fokus utama diskusi guna mengatasi kesenjangan digital nasional.
Baca juga: Menkomdigi ajak operator seluler bantu perkuat jaringan internet
Dalam pertemuan ini, dibahas pula strategi pemanfaatan spektrum frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz, dan 3,5 GHz untuk meningkatkan kualitas layanan internet.
Dengan mengadopsi praktik terbaik global, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas jaringan yang lebih efisien dan inklusif.
"Pemanfaatan spektrum yang lebih optimal akan membantu meningkatkan kualitas layanan digital di seluruh negeri, terutama di daerah yang selama ini masih minim akses," kata Meutya.
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan bahwa pemerataan infrastruktur digital harus disertai dengan kebijakan yang tepat sasaran.
Baca juga: APJII minta Kemkomdigi perhatikan keadaan perusahaan internet UMKM
Selain infrastruktur, kata dia, peningkatan kapasitas SDM dan regulasi yang lebih adaptif sangat diperlukan untuk mendukung transformasi digital nasional.
"Kami berharap kerja sama ini dapat mempercepat penyusunan kebijakan yang lebih akurat dan berbasis data," ujarnya.
Senior Digital Development Specialist Bank Dunia Jonathan Marskell menyampaikan bahwa India dan Filipina telah memiliki program hotspot Wi-Fi publik, di mana pemerintah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur internet di desa-desa.
India, melalui program BharatNet, telah membangun sekitar 250.000 hotspot Wi-Fi publik, sementara Filipina juga menerapkan kebijakan serupa di wilayah pedesaan dan tempat ibadah.
"Ini adalah keputusan yang harus diambil oleh setiap pemerintah. Apakah pemerintah mendanai secara langsung, ataukah memberikan insentif bagi sektor swasta untuk melakukannya? Jelas, saat ini dengan kondisi efisiensi anggaran, mungkin lebih masuk akal untuk membuka peluang bagi sektor swasta guna merealisasikan hal ini," ujar Jonathan.
Baca juga: Menkomdigi berkomitmen hadirkan internet dan digitalisasi berkeadilan
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Komdigi dan Bank Dunia akan melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan spektrum serta mengeksplorasi model investasi digital yang lebih efektif.
Pemerintah juga akan melakukan studi perbandingan dengan negara-negara yang telah berhasil dalam optimalisasi infrastruktur digital guna memastikan implementasi terbaik bagi Indonesia.
Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap dapat mempercepat transformasi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kementerian Komdigi akan terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem digital yang lebih maju, berdaya saing, serta memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Meutya Hafid fokus ruang digital aman hingga pemerataan internet
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025
