Jakarta (ANTARA) - Ketika menelaah kembali konsep kemerdekaan ala Tan Malaka, yakni “Merdeka 100 Persen”, bangsa Indonesia seperti dihadapkan kembali pada arti menjadi bangsa yang merdeka seutuhnya setelah dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan 81 tahun lalu.
Cita-cita kemerdekaan yang bukan sekadar bebas dari kekuasaan fisik penjajah, tetapi kedaulatan penuh secara mandiri di bidang politik, ekonomi, pertahanan, budaya, dan mental tanpa ada kebergantungan pada pihak asing, kembali dipertanyakan apakah masih jauh panggang dari api atau sedekat gajah di pelupuk mata.
Sebab disadari kemudian, kemerdekaan yang hakiki bukan semata-mata berbicara tentang kemampuan mengatur pemerintahan sendiri. Namun juga tentang sejauh mana bangsa ini mampu menentukan nasib kekayaan alamnya, menguasai teknologi, membangun industri, menciptakan pekerjaan, dan memastikan nilai ekonomi sumber daya alam dinikmati sebesar-besarnya di dalam negeri.
Itu termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam di tanah sendiri. Ketika negeri ini dianggap unggul karena kekayaan SDA-nya maka kemerdekaan dalam menghilirisasi semestinya menjadi keniscayaan.
Hilirisasi juga seharusnya dimaknai lebih luas, tidak dipandang sekadar sebagai pembangunan smelter atau peningkatan ekspor produk olahan.
Di baliknya terdapat sebuah ikhtiar untuk mengubah posisi Indonesia dalam rantai ekonomi dunia. Dari negara yang selama puluhan tahun memasok bahan mentah menjadi bangsa yang mampu mengolah sumber dayanya sendiri dan secara bertahap menghasilkan produk industri bernilai tambah tinggi.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-81 RI memberikan perhatian besar terhadap perjalanan tersebut. Ia menyebut pemerintah telah meluncurkan 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026 dan 13 proyek lainnya pada 29 April 2026.
Proyek-proyek itu mencakup pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) untuk menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, hingga pengolahan alumina menjadi aluminium. Menurut Presiden, proyek-proyek tersebut juga menghasilkan puluhan ribu lapangan pekerjaan.
Angka investasi, kapasitas produksi, dan jumlah proyek tentu penting. Namun, ukuran keberhasilan hilirisasi sesungguhnya perlu dilihat lebih jauh.
Hilirisasi mestinya dipastikan mampu menciptakan pekerjaan berkualitas, meningkatkan kemampuan teknologi nasional, melahirkan industri turunan, memperkuat pengusaha domestik, mengurangi ketergantungan impor, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu peran BUMN harus semakin strategis. Presiden Prabowo mengatakan keuntungan BUMN digunakan untuk memperkuat downstreaming sekaligus upstreaming.
Artinya, pembangunan industri tidak cukup hanya memperbesar kapasitas pengolahan di hilir. Indonesia juga perlu memperkuat penguasaan sumber daya, teknologi, pasokan energi, kemampuan produksi, hingga akses pasar.
Holding pertambangam
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
