Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat penyaluran bantuan sosial (bansos), salah satunya seperti sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada triwulan ketiga tahun 2025 sudah menyasar 13,6 juta penerima manfaat.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, menjelaskan hingga 15 September 2025 penyaluran bansos sembako telah menjangkau 13,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 75,89 persen. Sementara untuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sudah tersalur kepada 7,4 juta KPM dengan capaian 74,43 persen.
“Dari penyaluran hingga hari ini itu semua nilainya masing-masing lebih dari Rp8,2 triliun untuk sembako dan Rp5,5 triliun untuk PKH,” kata Mensos Saifullah.
Baca juga: Terindikasi judol, Kemensos hentikan bansos 1.500 warga Kota Serang
Menurut dia, angka itu menunjukkan progres positif meski masih ada sebagian penerima yang belum berhasil menerima manfaat pada periode penyaluran ini karena kendala administratif, terutama pembukaan rekening kolektif (burekol) sebagai bagian dari kerja sama Kemensos dengan bank Himbara dan PT Pos Indonesia untuk mempercepat distribusi.
Dalam paparan Mensos Saifullah Yusuf dicontohkan, misalnya dari 2.164.852 burekol KPM untuk bantuan sembako baru ada sebanyak 1.736.558 yang tersalurkan, sementara tersisa sebanyak 428.294 KPM yang tersalurkan lewat burekol.
Lalu untuk bansos PKH masih tersisa sebanyak 225.243 KPM dari total 1.945.399 burekol KPM.
Baca juga: Mensos: Digitalisasi bansos PKH siap diuji coba pekan II September
“Tentu ya, ada upaya dari kami bahwa bagi penerima yang terkendala administratif, kami akan alihkan melalui skema komplementaritas agar tetap bisa mendapatkan manfaat,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.
Kemensos memastikan semua jenis bansos tersebut diprioritaskan kepada kelompok miskin ekstrem dan rentan atau berada pada Desil 1-2 sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTESN) yang terus diperbarui.
Sejumlah kendala teknis, seperti kesalahan data kependudukan dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)- alamat penerima manfaat yang tidak valid, akan segera diselesaikan dengan verifikasi berlapis yang melibatkan multisektor, termasuk partisipasi dari penerima manfaat, maka bantuan bisa lebih tepat sasaran dan transparan.
"Pemerintah daerah hingga para petugas pendamping PKH, kepala desa, juga mendampingi pelaksanaan di lapangan," kata Mensos Saifullah Yusuf.
Baca juga: Cara cek penerima PKH September 2025 via cekbansos.kemensos.go.id
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
