Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan mengatakan, pihaknya menggandeng Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) guna memastikan kualitas sekitar 300-500 Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU) bisa memenuhi standar global.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta Rabu mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar ada 500 RSPPU per 2030.
Hal tersebut dinilai menantang, katanya, namun pihaknya akan mencoba sebaik-baiknya.
Baca juga: RI kekurangan dokter, Prabowo target buka 30 fakultas kedokteran baru
Adapun perluasan akses pendidikan itu, katanya, agar dapat memenuhi kebutuhan nasional akan tujuh spesialis dasar serta dua lainnya, yakni spesialis syaraf dan jantung, menjadi 10 ribu per tahunnya, dan nantinya bisa dinaikkan menjadi 20 ribu per tahun.
"Saya harapkan di tahun ini sudah dibuka untuk prodi-prodi yang tujuh spesialis dasar dan syaraf dan jantung. Kemudian untuk tahun ini kita sudah naik dari enam menjadi tambah lagi 20 sentra pendidikan, menjadi 26," katanya.
Dia menambahkan, dengan bantuan dari ACGME, standar yang dibangun meliputi cara rekrutmen, pendidikan, dan proses pembelajaran yang bebas dari perundungan, pemerasan, dan diskriminasi.
Baca juga: AIPKI sebut usulan penambahan dokter harus memperhatikan sebaran
"Beberapa kepala daerah sudah memberikan komitmennya, beberapa gubernur sudah memberikan komitmennya," katanya.
Dia mencontohkan, sejumlah pihak yang memberikan dukungannya atas pembentukan RSPPU adalah Kalimantan Barat, Jawa Timur, bahkan Muhammadiyah, dan Kementerian Pertahanan.
"Saya sangat senang kalau ada beberapa RSUD di luar Jawa atau rumah sakit Kemenkes mungkin kita mulai di luar Jawa, yang bisa melakukan pendidikan spesialis tujuh dasar dan dua lagi yang lain. Sehingga dengan demikian prioritas dari putra-putri asli daerah bisa kita tampung segera," katanya.
Selain itu, katanya, pihaknya juga akan melakukan reformasi dari sisi pembiayaannya, agar para spesialis ini tidak perlu bayar dan justru mendapatkan gaji.
Baca juga: Darurat jantung Indonesia dan urgensi pelatihan tenaga medis
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan bahwa kurangnya dokter spesialis, baik dari jumlah maupun distribusi, merupakan sebuah keadaan darurat nasional.
"50 persen (dokter) ada di Jawa, dokter gigi itu 61 persen di Jawa, dokter spesialis itu lebih 62 persen di Jawa, padahal masyarakat Indonesia tersebar di mana-mana," katanya.
Guna mengatasi hal tersebut, perlu solusi yang luar biasa, karena masalahnya juga besar. Sehingga, katanya, pendekatan yang dilakukan adalah pendidikan berbasis universitas serta melalui RSPPU.
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
