Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengatakan areal Perhutanan Sosial dapat menjadi salah satu penyedia komoditas bergizi untuk menunjang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia.
"Kemudian peran Perhutanan Sosial di sini adalah produksi langsung komoditas yang bergizi," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut Enik Eko Wati dalam diskusi daring yang diikuti dari Jakarta, Rabu.
Dari 8,3 juta hektare areal Perhutanan Sosial yang sudah ditetapkan di seluruh Indonesia, banyak di antaranya dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan lewat hasil hutan bukan kayu (HHBK).
Bahkan tanaman pangan dan buah-buahan sendiri masuk dalam komoditas terbanyak yang dihasilkan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang jumlahnya saat ini sudah mencapai 15.754 KUPS.
"KUPS sebagai pemasok bahan pangan bergizi lokal dan mendorong pertanian organik dan sehat di kawasan hutan yang bisa masuk ke rantai pasok program MBG," katanya.
Dia menyatakan bawah kawasan hutan yang dikelola masyarakat melalui Perhutanan Sosial dapat menjadi sumber pangan alternatif dan KUPS berperan memperkuat rantai pasok pangan di berbagai wilayah.
Menurut analisis bersama Kemenhut dan Kementerian Pertanian, dari 8,3 juta hektare lahan Perhutanan Sosial yang ada saat ini, sekitar 1,9 juta hektare berpotensi untuk pengembangan agroforestri yang mengombinasikan tanaman kehutanan dan pangan.
Untuk tahun ini, ditargetkan dilakukan penanaman padi lahan kering di lahan seluas 892,34 ribu hektare, dengan 389,4 ribu hektare di antaranya merupakan areal Perhutanan Sosial.
Sementara itu, target pengembangan Perhutanan Sosial untuk 2025-2029 untuk tanaman pangan mencapai sekitar 1,1 juta hektare.
Baca juga: Kemenhut: Agroforestri di Perhutanan Sosial jaga ketersediaan pangan
Baca juga: Menhut: Perhutanan sosial dukung upaya ketahanan pangan
Baca juga: Kemenhut sebut 192.582 masyarakat rasakan manfaat Perhutanan Sosial
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
