Manado (ANTARA) - Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulawesi Utara Jeanny Y Winokan mendorong Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di kabupaten dan kota melakukan intervensi cegah munculnya kasus baru.
"Kami juga bersama-sama dengan TPPS kabupaten dan kota melakukan intervensi hingga ke desa dan kelurahan," ujar Jeanny di Manado, Selasa.
Dia mengatakan, dari data yang ada, prevalensi stunting provinsi berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa tersebut sebesar 21,3 persen pada tahun 2023 atau naik 0,8 persen dari tahun 2022 yang berada pada angka 20,5 persen.
"Angka prevalensi stunting di kabupaten dan kota juga fluktuatif, ada yang turun, tapi ada juga yang naik," katanya.
Baca juga: BKKBN Sulut maksimalkan kinerja TPPS capai target stunting 14 persen
Karena itu menurut Jeanny, dalam waktu dekat Kemendukbangga/BKKBN Sulut akan duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulut menggelar rembug stunting.
"Forum musyawarah dari pihak-pihak terkait ini nantinya akan melihat strategi-strategi apa yang perlu ditingkatkan," katanya.
Persoalan stunting, kata dia, bukan hanya menangani yang sudah stunting tetapi bagaimana upaya pemerintah daerah untuk mencegah jangan sampai timbul lagi stunting dari keluarga risiko stunting (KRS).
"Jadi, ada pemahaman kalau dikatakan KRS, maka sudah stunting. Padahal itu adalah keluarga-keluarga yang berkecenderungan, sehingga dengan pola asuh yang baik anak yang dilahirkan tidak menjadi stunting," ujarnya.
Baca juga: BKKBN sebut turunkan stunting perlu kerja sama para pihak
Pekerjaan penanganan stunting, menurut dia, bukan hanya pekerjaan Kemendukbangga/BKKBN, tetapi juga membutuhkan dukungan dari pihak-pihak terkait lainnya.
Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
