Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI Ace Hasan Syadzily dan Ketua Dewan Pembina Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Purnomo Yusgiantoro menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Tahun 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi para kepala daerah di seluruh Indonesia.
Mendagri mengatakan tidak sedikit kepala daerah yang merupakan pejabat baru yang belum memiliki pengalaman sebagai kepala daerah sehingga penguatan kapasitas kepala daerah menjadi kebutuhan mendesak.
"Paling tidak mereka memiliki kemampuan pelayanan dasar, pelayanan publik, itu yang paling utama sekali kehadiran negara, kehadiran daerah itu adalah utamanya pelayanan publik yang dirasakan oleh rakyat," kata Mendagri di Jakarta, Jumat.
Mendagri menekankan pentingnya peningkatan kemampuan di bidang pelayanan publik, manajerial, dan kepemimpinan.
Tito mengatakan desentralisasi menjadikan peran kepala daerah semakin penting karena mereka mengelola sejumlah urusan pemerintahan.
Dengan pemilihan secara demokratis, para kepala daerah memiliki legitimasi kuat dari rakyat. Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan tersendiri mengingat latar belakang dan kapasitas mereka sangat beragam.
Mendagri menambahkan pelayanan dasar yang perlu dipahami kepala daerah terdiri dari enam standar pelayanan minimal (SPM), meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, kemudian ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), serta sosial.
Mendagri mengatakan pelatihan bagi kepala daerah perlu mengombinasikan materi kebangsaan, manajerial, dan praktik langsung di lapangan.
Tito mendorong kegiatan seperti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar dari negara lain yang telah sukses membangun sistem pemerintahan yang efisien.
Melalui pembelajaran tersebut, ia berharap kepala daerah dapat melahirkan banyak ide untuk membangun wilayahnya.
"Akan bisa membuat kepala daerah ini punya inovasi (ketika) kembali ke daerah masing-masing untuk bisa terapkan apa yang bisa diaplikasikan di daerahnya," ujarnya.
Mendagri juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam mendukung pelatihan kepala daerah.
Ia berharap program ini dapat dijalankan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak peserta di masa mendatang.
"Kami Kemendagri siap untuk selalu bersama-sama untuk terus meluncurkan program ini. Kami yakin program ini akan banyak manfaatnya untuk kepala daerah dan otomatis nanti kalau mereka maju daerahnya itu kontribusi buat Indonesia," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengatakan kerja sama ini merupakan wujud komitmen untuk mempersiapkan para pemimpin daerah yang tangguh, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan.
"Sebagai pendukung dalam mengemban tugas-tugas kepemimpinan di daerahnya masing-masing," ujarnya.
Ia menjelaskan pelaksanaan KPPD akan berlangsung mulai tanggal 4 hingga 18 November 2025 di Jakarta dan Singapura, dengan kurikulum yang telah dirancang bersama Kemendagri dan PYC.
Pembelajaran di Singapura akan memperdalam berbagai isu strategis terkait pelayanan publik yang perlu dikuasai oleh kepala daerah.
"Salah satunya misalnya terkait dengan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, waste management atau persampahan, kemudian digitalisasi itu menjadi hal yang nanti akan kita pelajari," jelasnya.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
