Kemendag bersinergi jaga stabilitas harga jelang puncak HBKN

3 hours ago 2

Kemendag selalu bersinergi dengan instansi terkait dalam menjaga stabilitas harga barang pokok. Setiap saat, Kemendag terus memantau pasar, ketika ada permasalahan pasokan, Kemendag langsung turun untuk menyelesaikan agar tidak terjadi panic buying d

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus bersinergi dengan instansi terkait dalam menjaga kelancaran distribusi pasokan barang kebutuhan pokok agar stabilitas harga tetap terjaga, khususnya pada momen puncak hari
besar keagamaan nasional (HBKN).

Hal ini disampaikan Budi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Idulfitri 2025 bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan di Jakarta, Senin (10/3).

"Kemendag selalu bersinergi dengan instansi terkait dalam menjaga stabilitas harga barang pokok. Setiap saat, Kemendag terus memantau pasar, ketika ada permasalahan pasokan, Kemendag langsung turun untuk menyelesaikan agar tidak terjadi panic buying di masyarakat," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Sinergi stabilisasi harga, kata Budi, dilakukan bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan asosiasi pelaku usaha.

Terkait minyak goreng, Budi mengatakan, tidak ada masalah dari sisi pasokan. Kemendag telah berkoordinasi dengan produsen untuk meningkatkan pasokan hingga dua kali lipat.

Namun, perlu diwaspadai proses distribusi minyak goreng rakyat atau Minyakita ke pasar rakyat seluruh Indonesia agar harganya tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET).

"Kemendag bersama dengan Satuan Tugas Pangan Polri, 38 Pemerintah Daerah, dan empat Balai Pengawasan Tertib Niaga terus melakukan pengawasan untuk memastikan kelancaran distribusi, ketersediaan, dan kesesuaian HET Minyakita," katanya.

Pada hari yang sama, Kemendag melalui Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Moga Simatupang menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara hibrida di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, terkait perkembangan program Minyakita.

Program ini merupakan hasil kewajiban pasok domestik (Domestic Market Obligation/DMO) para produsen dalam negeri, terutama pengekspor kelapa sawit dan turunannya. Setiap produsen yang melakukan DMO akan mendapatkan insentif hak ekspor produk turunan kelapa sawit.

"Saat ini, realisasi DMO pada Februari 2025 tercatat sebesar 174.136 ton. Untuk bulan ini, hingga 7 Maret
2025, realisasi DMO tercatat sebesar 30.038 ton. Seluruh produk tersebut dikemas dalam bentuk Minyakita," kata Moga.

Moga mengatakan, kebutuhan rata-rata minyak goreng nasional per bulan adalah sebesar 257.000 ton. Sementara, suplai Minyakita dari DMO rata-rata 160 ribu-174 ribu ton.

"Minat masyarakat terhadap Minyakita tinggi mengingat harganya yang murah. Untuk itu, pemerintah telah mengambil beberapa langkah menjaga stabilisasi harga dan ketersediaannya. Di antaranya dengan melakukan pertemuan dengan produsen, pemilik perusahaan, serta dinas terkait untuk mengadakan double suplai terhadap Minyakita di pasaran, terutama di Ramadhan ini," jelasnya.

Berdasarkan rilis indeks perkembangan harga (IPH) minggu ketiga Februari 2025, 136 dari 360 daerah mengalami kenaikan IPH minyak goreng (gabungan dari minyak goreng premium, curah, dan MINYAKITA), di antaranya Kabupaten Sarmi, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Wakatobi.