Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan.
""Langkah ini menjadi strategi penting dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kalbar," kata Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Sambas, Selasa.
Pada kesempatan tersebut, ia menyoroti ketimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar dibanding provinsi lain di Kalimantan.
"Sekarang APBD Kalimantan Timur sudah mencapai Rp24 triliun, Kalimantan Selatan sekitar Rp14 triliun. Sementara kita masih di Rp5,8 triliun. Jauh sekali selisihnya. Yang mendekati kita itu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara," tuturnya.
Menurutnya, salah satu penyebab rendahnya PAD Kalbar adalah belum optimalnya pemanfaatan sektor pertambangan yang masih banyak dikuasai oleh aktivitas ilegal. Kalbar memiliki kekayaan alam berupa tambang bauksit, silika, hingga emas yang belum berkontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
"Karena banyak tambang ilegal, kita tidak bisa mendapatkan PAD-nya. Ke depan, mudah-mudahan bisa dijadikan tambang rakyat agar legal dan memberikan kontribusi nyata ke daerah," katanya.
Dengan meningkatnya PAD dari sektor tambang, Pemerintah Provinsi Kalbar berharap dapat memperkuat program-program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru.
Norsan mengatakan, saat ini, angka kemiskinan di Kalbar masih tercatat sebesar 6,32 persen, dan tingkat pengangguran terbuka di angka 4,86 persen. Di Kabupaten Sambas, angkanya sedikit lebih tinggi, yakni 6,53 persen untuk kemiskinan dan 4,99 persen untuk pengangguran.
"Angka pengangguran dan kemiskinan kita harus ditekan. Semakin kecil, semakin baik. Dan itu bisa tercapai kalau PAD kita kuat dan program-program pembangunan bisa menyentuh sampai ke desa-desa," katanya.
Selain memaksimalkan sektor tambang, Pemprov Kalbar juga mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dari tingkat desa.
"Kalau kita ingin IPM Kalbar meningkat, kita harus mulai dari desa. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus ditingkatkan di semua lini. Saya optimistis kalau tiga ini dibenahi, IPM kita akan naik," katanya.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi Kalbar tercatat berada di angka 4,90 persen, sementara Kabupaten Sambas berada di 4,74 persen. Meski relatif stabil, Gubernur menilai masih ada ruang besar untuk peningkatan, terutama jika potensi daerah dimaksimalkan.
"Kita ingin Kalbar tidak terus berada di peringkat bawah IPM nasional. Target kita bisa masuk peringkat 15 besar nasional, jangan terus di posisi 30," kata Norsan.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
