Jakarta (ANTARA) - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memandang diperlukan upaya mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya bersekolah demi mencegah anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mengalami putus sekolah.
"Jika tidak ada perubahan di level pola pikir, budaya, maka program pemerintah akan menemukan banyak tantangan," kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal Komisi X DPR RI bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di bidang pendidikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, Ubaid menyampaikan bahwa masih terdapat masyarakat di daerah 3T yang berpandangan bahwa upaya membangun ketahanan ekonomi keluarga lebih penting daripada bersekolah. Mereka belum memiliki pola pikir bahwa dengan bersekolah, seseorang mampu memiliki perekonomian yang lebih baik.
Ubaid menyampaikan masyarakat di daerah 3T cenderung berpikiran dengan bersekolah pun, mereka hanya bisa menjadi petani, nelayan, dan kerja di hutan.
"Mereka berpikiran kalau sekolahnya ujung-ujungnya jadi petani, sehingga dari sekarang saja mereka menjadi petani. Jadi, kenapa harus jauh-jauh, dua jam, tiga jam naik perahu hanya untuk lulus SMP," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Ubaid juga menyampaikan terdapat lima penyebab anak-anak mengalami putus sekolah di daerah 3T.
Di antaranya adalah jumlah sekolah yang kurang dan kualitas yang buruk, jarak dan medan menuju sekolah susah diakses, tidak mampu membayar biaya pendidikan, pernikahan dini dan pekerja anak, serta rendahnya kesadaran mengenai pentingnya sekolah.
Terkait dengan jarak sekolah, Ubaid menyampaikan bahwa secara umum, sekolah yang dekat dengan permukiman warga di daerah 3T terbatas pada tingkat pendidikan dasar. Sementara itu, apabila hendak menempuh pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan menengah atas (SMA), masyarakat di daerah 3T harus menempuh jarak yang jauh.
"Jarak dan medan menjadi alasan mereka (sekolah) sampai SD saja, enggak bisa lanjut ke SMP," ucap dia.
Baca juga: JPPI nilai pelibatan swasta dalam SPMB mampu kurangi "jual beli" kursi
Baca juga: JPPI minta pendidikan lebih inklusif guna cegah kekerasan di sekolah
Baca juga: JPPI dorong Kemendikbudristek wujudkan UKT lebih berkeadilan
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
