Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak akan mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengirim anak nakal atau bermasalah ke barak militer, meskipun provinsi tersebut merupakan tetangga dekatnya.
"Jakarta mempunyai kebijakan sendiri terkait dengan penertiban warga, mendidik anak-anaknya dan membina warganya," ujar Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim di Jakarta, Senin.
Baca juga: Pemerintah kaji program pembinaan siswa ke barak militer
Adapun menurut sosok yang kerap disapa Chico itu, Pemprov DKI justru memberi ruang pada warga untuk berkreasi di tempat seharusnya seperti taman dan perpustakaan.
Inilah yang kemudian melahirkan kebijakan perpanjangan jam operasional taman dan perpustakaan dari semula hingga sore hari, menjadi malam hari.
"Kami akan menerapkan banyak hal tapi lebih memadatkan kegiatan-kegiatan positif, makanya taman dibuka sampai malam artinya membuka ruang bagi anak-anak muda untuk berkreasi di tempat yang seharusnya termasuk perpustakaan," kata dia.
Baca juga: Pemprov Jabar: Pendidikan karakter Gapura Panca Waluya perlu dilakukan
Adapun terkait premanisme di Jakarta, Chico mengatakan Pemprov DKI berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya termasuk melalui operasi terpadu penanggulangan premanisme.
Operasi penanggulangan premanisme dilaksanakan selama 15 hari, yakni pada 15 Mei hingga 30 Mei 2025.
"Kami menyambut baik, positif operasi ini. Tidak ada tempat untuk kekerasan di Kota Jakarta dan sampai hari ini itu masih terus dilakukan," kata Chico.
Baca juga: Menteri HAM sebut pendidikan di barak bisa diterapkan di seluruh RI
Dia berharap selain menjebloskan sejumlah pelaku aksi premanisme untuk menjalani proses hukum, operasi tersebut dapat menimbulkan efek jera.
"Harapan kami operasi ini bukan hanya menangkap atau memproses hukum, tapi juga memberikan efek jera sehingga kegiatan-kegiatan yang ilegal dan khususnya berbentuk kekerasan itu bisa dicegah," kata dia.
Chico menegaskan, Pemprov DKI akan menertibkan atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melanggar izin.
"Kalau memang tidak ada izin harus ditertibkan, karena kan erat kaitannya dengan pembayaran pajak, pemasukan daerah, dan lain-lain," ujar dia.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025
