Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan posisi siaga penuh menunggu instruksi untuk melakukan evakuasi massal terhadap warga Jabar di negara-negara Timur Tengah, menyusul eskalasi konflik bersenjata antara blok AS-Israel melawan Iran yang kian mencekam.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman menegaskan bahwa otoritas daerah kini berada dalam komando tunggal Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI guna mengantisipasi skenario terburuk pascaserangan skala besar yang melanda kawasan tersebut sejak Sabtu (28/2).
"Seluruh informasi terkait evakuasi WNI disampaikan melalui kanal khusus yang disiapkan pemerintah pusat. Per hari ini (3/3), belum ada perintah resmi evakuasi dari Kemenlu, namun kita terus bersiap," ujar Herman Suryatman di Bandung, Selasa.
Guna memastikan respons cepat, Pemprov Jabar melalui Badan Penghubung telah diintegrasikan ke dalam grup komunikasi strategis "Evakuasi Pemulangan Timur Tengah" yang dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat.
Baca juga: Dubes RI kunjungi sejumlah WNI yang masih tertahan di Abu Dhabi
Langkah ini diambil untuk memastikan sinkronisasi data dan waktu gerak jika tombol evakuasi ditekan oleh Jakarta. Saat ini, fokus utama adalah pemetaan presisi jumlah warga Jabar yang tersebar di titik-titik rawan ledakan konflik.
"Kami sedang menarik data detail jumlah warga Jabar yang berada di wilayah terdampak dari masing-masing KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia)," ujar Herman.
Situasi di lapangan dilaporkan sangat fluktuatif, terutama di negara-negara seperti Qatar, Bahrain, Yordania, hingga Arab Saudi pascaserangan rudal balasan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat.
Herman menjelaskan bahwa KBRI Teheran saat ini tengah mematangkan rencana kontijensi atau rencana darurat untuk menjamin keselamatan WNI. Meski tensi meningkat tajam, perwakilan RI di zona konflik masih memprioritaskan imbauan kewaspadaan tingkat tinggi sebelum instruksi pemulangan massal diterbitkan.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
