Jakarta (ANTARA) - Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Seema Malhotra menekankan tidak boleh ada kemunduran dalam hak-hak perempuan dan partisipasi perempuan di ruang sipil maupun ruang politik.
“Tidak boleh ada kemunduran dalam hak-hak perempuan, dalam suara perempuan, dalam pendidikan perempuan, maupun dalam keterlibatan perempuan di ruang sipil, termasuk dukungan terhadap partisipasi perempuan dalam ruang politik,” Menteri Malhotra kepada media dalam ‘Public Discussion on Women, Peace, and Security after 25 Years’ di Jakarta, Rabu.
Menteri Malhotra menuturkan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan merupakan bidang di mana Inggris telah menunjukkan kepemimpinan selama lebih dari 25 tahun, merujuk pada kepemimpinan Inggris dalam lahirnya Resolusi 1325 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS) pada tahun 2000.
Malhotra menekankan bahwa gagasan dari resolusi tersebut adalah ketika perempuan terwakili dalam pengambilan keputusan terkait keamanan dan penyelesaian konflik, hasilnya adalah perdamaian yang jauh lebih stabil dan bertahan lama.
“Sangat penting untuk memastikan adanya suara perempuan, kepemimpinan perempuan, serta keterlibatan anak perempuan dalam membentuk upaya kita di bidang perdamaian, aksi iklim, dan penyelesaian isu-isu iklim,” ucapnya.
Lebih lanjut, Malhotra menyampaikan bahwa Inggris dalam kemitraanya dengan ASEAN, lanjutnya, telah menetapkan Rencana Aksi Kemitraan Dialog Inggris-ASEAN (2022-2026) pada Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, yang kemudian diperkuat dengan dimasukkannya agenda WPS ke dalam Visi Komunitas ASEAN 2045 pada tahun ini.
Melalui rencana aksi tersebut, Inggris dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menetapkan target yang terukur untuk meningkatkan representasi perempuan dan memastikan adanya akuntabilitas pemerintah atas kemajuan yang telah dicapai.
Inggris juga telah melatih lebih dari 4.000 pemangku kepentingan di seluruh ASEAN, di mana lebih dari 400 di antaranya merupakan aktor negara.
Selain itu, Inggris juga mengembangkan ASEAN WPS Knowledge Hub, sebuah platform yang berisi pengetahuan mengenai perempuan, perdamaian, dan keamanan yang telah digunakan oleh lebih dari 3.500 orang untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti.
“Kami telah membantu enam negara ASEAN bekerja sama dengan pemerintah mereka untuk mengadopsi dan memperbarui rencana aksi nasional, termasuk Vietnam dan Malaysia, serta melanjutkan kerja sama kami dengan Indonesia dalam fase kedua tersebut,” tambah Malhotra.
Baca juga: Sinergi perlindungan perempuan-anak, KPPPA tanda tangani MoU 13 K/L
Baca juga: Pemerintah tegaskan terus berupaya lindungi hak-hak perempuan
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
