Dompu (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menilai penataan kawasan kumuh mampu mengubah masa depan desa pesisir dengan meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus membuka peluang pembangunan berkelanjutan.
"Ini adalah tanda bahwa kawasan pesisir kita mulai bangkit dan siap menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar Fahri Hamzah dalam pernyataannya di Dompu, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Pada 15 Juni 2026, Fahri Hamzah telah meresmikan hasil pembangunan Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT) Kawasan Dorokarama II Segmen I Tahun 2025 di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ia menegaskan penataan kawasan kumuh tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Baca juga: Menteri KP: Kampung nelayan merah putih dukung hilirisasi perikanan
Kawasan Dorokarama II yang berhasil ditata menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan besar untuk bertransformasi, apabila didukung oleh kebijakan dan program pembangunan yang tepat.
"Banyak talenta di pelosok desa yang memiliki kemampuan mendesain dan mentransformasi kawasan kumuh menjadi kawasan yang lebih baik. Mereka adalah arsitek-arsitek bertalenta yang dimiliki daerah," ucap Fahri.
Selain pembangunan infrastruktur permukiman, Fahri menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi, kesehatan, dan pendidikan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut dia, pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan pembangunan manusia agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
Baca juga: Menko Zulhas: Pemerintah bangun 2.000 kampung nelayan di tahun 2026
Bupati Dompu Bambang Firdaus mengapresiasi pemerintah pusat atas dukungan dalam pelaksanaan program pengentasan permukiman kumuh terpadu di Desa Soro.
Dia memandang program tersebut telah menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan hunian yang lebih sehat, aman, dan layak huni.
Kawasan Dorokarama II memiliki luas sekitar 8,7 hektare. Dari luasan tersebut penanganan melalui program DAK PPKT baru mencakup 2,28 hektare, sehingga masih terdapat kawasan yang memerlukan intervensi lanjutan.
Pemerintah Kabupaten Dompu berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus berlanjut guna menyelesaikan penanganan kawasan kumuh yang tersisa secara bertahap dan berkelanjutan.
Pewarta: Sugiharto Purnama/Ady Ardiansah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
